
Mataram (KabarBerita) – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026 kembali diterpa polemik. Setelah muncul protes dan kericuhan di sejumlah cabang olahraga, kini giliran cabang olahraga (cabor) Drum Band yang menjadi sorotan. Tidak tanggung-tanggung, enam kabupaten/kota secara kompak melayangkan mosi tidak percaya terhadap panitia pelaksana dan Pengurus Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Provinsi NTB.
Mosi tersebut dilayangkan karena keenam daerah menilai proses penilaian pertandingan diduga tidak berlangsung secara transparan. Mereka juga meminta PDBI Pusat turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan cabor Drum Band pada Porprov XII NTB 2026.
Surat mosi tidak percaya itu ditandatangani Ketua PDBI Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Bima, kemudian disampaikan kepada PDBI Pusat.
Koordinator aksi, Ardian Pranata yang juga Ketua PDBI Kabupaten Sumbawa, mengatakan banyaknya keberatan dari kontingen peserta menjadi dasar lahirnya mosi tersebut.
”Kami melihat ada banyak hal yang perlu dievaluasi. Dugaan kami, proses penilaian tidak berjalan secara transparan sehingga memunculkan keberatan dari sejumlah daerah peserta,” ujar Ardian, Jumat (17/7/2026).
Selain mempersoalkan transparansi penilaian, enam daerah juga menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pertandingan. Menurut Ardian, terdapat pihak yang merangkap beberapa fungsi sekaligus, mulai dari panitia, dewan juri hingga pelatih, sehingga dinilai berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas penilaian.
”Panitia menjadi juri, panitia juga menjadi pelatih dan panitia menjadi segalanya. Kondisi seperti ini sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan memengaruhi objektivitas penilaian,” tegasnya.
Karena itu, enam daerah meminta PDBI Pusat melakukan evaluasi terhadap mekanisme penilaian, panitia pelaksana, dewan juri, hingga jajaran pengurus PDBI Provinsi NTB yang terlibat dalam penyelenggaraan cabor Drum Band.
Mereka berharap laporan tersebut ditindaklanjuti secara objektif dan profesional agar kredibilitas penyelenggaraan pertandingan tetap terjaga. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan semangat sportivitas dan keadilan dalam pelaksanaan Porprov XII NTB 2026 tidak tercoreng oleh polemik penilaian.







