Tim Redaksi
Mataram (Kabarberita) – Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Baihaqi, menyatakan bahwa Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) menjadi momentum penting untuk mematangkan seluruh tahapan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI NTB 2026.
Menurut Baihaqi, Rapimpurda merupakan forum organisasi tertinggi kedua setelah Musda yang memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh proses menuju Musda KNPI berjalan sesuai mekanisme dan Regulasi organisasi.
“Rapimpurda ini adalah forum organisasi tertinggi kedua setelah Musyawarah Daerah, Forum ini menjadi momentum penting untuk mematangkan seluruh persiapan pelaksanaan Musda KNPI NTB Tahun 2026,” ujar Baihaqi saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapimpurda KNPI NTB yang digelar di Hotel Lombok Plaza Mataram, Jumat (17/7/2026).
Lebih lanjut Ia menjelaskan, Rapimpurda bukan hanya membahas agenda teknis penyelenggaraan Musda, tetapi menjadi ruang konsolidasi seluruh elemen organisasi, mulai dari pengurus DPD KNPI kabupaten/kota hingga Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se-NTB.
Baihaqi menambahkan Melalui Rapimpurda ini, seluruh peserta diharapkan memiliki kesamaan pandangan terkait mekanisme pelaksanaan Musda sehingga proses regenerasi kepemimpinan di tubuh KNPI NTB dapat berjalan secara demokratis, transparan, akuntabel dan sesuai dengan aturan organisasi.
“Rapimpurda menjadi bagian dari konsolidasi organisasi menjelang Musda. Kami ingin seluruh proses berjalan tertib, demokratis, dan sesuai dengan aturan organisasi sehingga Musda nantinya dapat berlangsung dengan baik,” jelasnya.
Dikatakannya juga Selain membahas kesiapan pelaksanaan Musda KNPI, Rapimpurda juga dijadwalkan menetapkan sejumlah keputusan strategis, di antaranya penentuan jadwal pelaksanaan Musda, lokasi penyelenggaraan, serta validasi kepesertaan OKP yang berhak mengikuti forum tertinggi organisasi tersebut.
Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Rusdi Ali Hanafi, memaparkan bahwa NTB memiliki modal yang sangat kuat untuk maju, dimana keberadaan Mandalika, Gunung Rinjani, hingga potensi bonus demografi. Namun, potensi ini harus dikelola dengan kesiapan menghadapi tantangan global seperti Society 5.0 dan derasnya arus kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI).
“pentingnya peran pemuda sebagai penangkal disinformasi sekaligus akselerator informasi pembangunan,
Pemuda harus menjadi bagian dari solusi di tengah maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang dipicu oleh perkembangan teknologi,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, DPP KNPI mendorong kadernya di daerah untuk menyelaraskan program kerja dengan fokus pemerintah, khususnya pada isu ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan penurunan angka stunting.
“Pemuda NTB khususnya dituntut tidak boleh kalah oleh keadaan dan harus menjadi kelompok paling responsif dalam mendukung perubahan besar yang tengah diupayakan pemerintah,” ungkapnya.
Menanggapi aspirasi itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi, menyambut baik kritik dan masukan dari KNPI, Ia mengakui bahwa pemerintah daerah membutuhkan refleksi bersama untuk memperbaiki capaian indeks prestasi pemuda secara makro.
Syamsul secara terbuka menantang KNPI dan OKP untuk duduk bersama menyusun sebuah grand design atau peta jalan kepemudaan NTB yang terukur dan berdampak nyata.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran daerah harus benar-benar berdampak bagi kemaslahatan pemuda. Saya tidak ingin lagi hanya melihat proposal-proposal yang menumpuk di meja tanpa arah yang terencana dengan baik,” pungkasnya.
