Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Pemerintah Provinsi, melalui Dinas Perdagangan (Disdag) NTB menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), merupakan program yang berpengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
Hal ini disampaiakan Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaludin Malady, Senin (24/11/2025) di Hotel Lombok Astoria Mataram.
Jamaludin mengharapkan, dengan adanya program MBG mampu memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi diseluruh lapisan masyrakat NTB.
Ia menuturkan meskipun dapur MBG baru 50 persen yang berdiri dari total 560 Satuan Pelayanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah mampu menggerakan roda perekonomian.
“Pengusaha harus melihat ini dan harus ada tumbuh pengusaha-pengusaha baru dengan melihat dari kebutuhan bahan baku untuk perogram ini,”ujarnya.
Ia juga menambahkan untuk keberlanjutan program ini, harus ada stok untuk bahan baku yang harus disediakan oleh para pengusaha, dan pengusaha baru juga perlu dimunculkan untuk memungkinkan ikut memenuhi demand (permintaan) dari para pemilik SPPG, berupa stok bahan baku.
“Jadi harus ada calon pengusaha baru, yang menyiapkan kebutuhan MBG ini, seperti kebutuhan sayur dan kebutuhan lainnya. Jadi pengusaha harus melihat potensi ini,”tuturnya.
Lebih lanjut, Jamaludin mengatakan untuk upaya memenuhi kebutuhan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus bisa memaksimalkan pungsi dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sejalan dengan Program skala Prioritas Presiden Prabowo.
“KDMP harus segera membaca peluang ini, seperti mulai menanam sayur dan mengambil modal tanpa bunga. Jadi mulai menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan pemenuhan stok yang dibutuhkan di MBG,”ucapnya.
Ia pun menjelaskan terkait adanya keluhan dari masyarakat atau pedagang yang ada dipasar yang mengalami dampak kekurangan stok buat jualan karena pengaruh MBG, yang awalnya mereka menerima 100 kg menjadi setengahnya.
“Berarti kebutuhan produksi ini masih kurang dan harus bisa dijadikan peluang bagi para pengusaha bagaimana memenuhi permintaan tersebut,”imbuhnya.
Jamaludin juga menilai dengan kekurangan bahan baku yang tersedia di NTB, langkah alternatif yang harus diambil dengan mendatangkan dari provinsi lain untuk menutupi kebutuhan stok yang ada.
“Jadi pilihannya dengan mendatangkan dari provinsi lain untuk sementara, sembari menunggu hasil dari pengusaha lokal kita,”sarannya.
Dikatakannya juga program prioritas Pemerintah Pusat (Presiden), harus bisa disinergikan, guna mendapat value added (nilai tambah) bagi para pelakunya, baik MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Jadi inilah hebatnya pemerintahan sekarang, MBG dibangun, tapi pemerintah kita juga menyiapkan sumber bahan bakunya, dengan dibentuknya KDMP,” tambahnya.
Ia juga menambahkan dengan adanya sinergi dari KDMP dan MBG tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak pengusaha mandiri yang tercipta dan ikut terlibat dalam dunia usaha.
“Nah dari KDMP inilah jadi modal kerjanya, bagaimana kita mandiri, karena nggak ada uang, KDMP siapkan modal sampai Rp 2 miliar, tergantung jumlah penduduknya, tergantung usahanya,”pungkasnya. (Wir/red).
Tim Redaksi
