Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar untuk penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa wilayah di NTB.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Sadimin mengatakan jika dana tersebut disiapkan berdasarkan instruksi langsung Gubernur yang nantinya difokuskan terhadap kebutuhan mendesak. yang tidak bisa dicover pemerintah kabupaten/kota. “Tadi (kemarin,red) kita rapat, kita undang Kabupaten/Kota, untuk menyiapkan usulan program kegiatan apa aja yang tidak bisa ditangani, maka provinsi akan tangani melalui BTT,” ucapnya, di Area Komplek Kantor Gubernur NTB, Pada Kamis, (15/01/2026) kemarin
Sadimin menambahkan, bahwa dana Rp 16 M itu, nantinya diprioritaskan untuk kebutuhan logistik yang mendesak serta perbaikan infrastruktur vital, yang menjadi penghubung antar wilayah seperti jembatan putus dan akses jalan yang terganggu yang menjadi jalur penghubung utama. “Tadi malam sesuai arahan Pak Gubernur kan ada 16 miliar. Itu untuk kebutuhan logistik, untuk kebutuhan infrastruktur, terutama jembatan-jembatan putus, yang jalan satu-satunya kan harus kita prioritaskan,” ujarnya.
Sadimin juga menegaskan, anggaran yang berjumlah Rp 16 M tersebut, tidak hanya dialokasikan untuk satu wilayah, tetapi mencakup semua daerah, yaitu lima daerah yang saat ini terdampak bencana, yakni Kabupaten Dompu, Bima, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.
“Semua, kan sekarang yang terjadi bencana kan Dompu, Bima, kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Lima kabupaten kota,” tegasnya.
Sadimin juga menyinggung terkait total kerugian dari bencana Hidrometeorologi. Ia menyebut untuk saat ini pendataan masih berlangsung dan Tim Reaksi Cepat BPBD masih berada dilapangan guna melakukan penghitungan secara menyeluruh dari dampak bencana.
“Kalau estimasi kerugian belum bisa kita sampaikan karena masih dihitung. Rumah yang rusak sudah ada datanya, tapi belum menyeluruh. Teman-teman masih turun ke lapangan,” ungkapnya.
Dikatakannya juga untuk penanganan rumah rusak nantinya akan dilakukan secara bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing, baik dari pemkab/Pemkot, Pemprov NTB, pemerintah pusat melalui BNPB, serta Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Itu nanti bisa dari BTT juga, makanya kita lihat kemampuan anggarannya. Nanti coba kita hitung, coba kita ajukan apa kebutuhannya. Nanti sama-sama kita, dari BNPB pusat, dari kabupaten kota, provinsi, maupun dari BWS. Sesuai kewenangannya,” jelasnya.
Lebih jauh Ia juga menyoroti banjir yang terus berulang kali terjadi di wilayah Sekotong dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, salah satu penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan di kawasan hulu yang dilakukan oknum yang mengakibatkan penyerapan air berkurang.
“Kalau kita lihat ke atas, tutupan lahannya sudah jadi jagung semua. Dulu tidak pernah banjir, tapi empat sampai lima tahun terakhir ini kejadian terus. Ini akibat alih fungsi lahan,” ungkapnya.
Ia menekankan perlunya perubahan perilaku dan kesadaran bersama, terutama dari warga setempat dalam menjaga lingkungan agar bencana serupa tidak terus berulang.
“Kalau hanya memikirkan kepentingan sesaat, banjir akan terus jadi langganan. Ini yang harus sama-sama kita sadari dan ubah,” imbuhnya.
Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu, bencana banjir dan tanah longsor melanda Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Banjir juga terjadi diwilayah Lombok Tengah tepatnya di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya pada Selasa malam (13/1/2026). (Wira/red).
