Kabarberita
Mataram(KabarBerita) – Ketua Fraksi Amanah Nurani Bangsa DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan lima hari sekolah yang tengah diuji coba Pemerintah Kota Mataram. Namun dukungan tersebut disertai sejumlah catatan penting yang dinilai harus dipenuhi jika program ini ingin ditetapkan sebagai kebijakan permanen.
“Saya mendukung program lima hari sekolah dilanjutkan dengan sejumlah catatan,” ujar Gufron, Senin (26/1).
Menurut Gufron, Pemkot Mataram tidak boleh mengabaikan kesiapan infrastruktur sekolah. Penerapan lima hari sekolah akan membuat siswa berada lebih lama di lingkungan sekolah, sehingga fasilitas penunjang harus benar-benar memadai.
Ia menyoroti ketersediaan ruang kelas, fasilitas kamar mandi, hingga tempat ibadah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
“Kebutuhan akan kamar mandi dan tempat ibadah itu harus diperbanyak, lebih-lebih mushala. Dengan lima hari sekolah, anak-anak pasti akan salat di sekolah. Jangan sampai karena daya tampung terbatas, siswa tidak bisa menjalankan kewajibannya,” tegasnya.
Catatan kedua yang disampaikan Gufron berkaitan dengan pengawasan perilaku siswa. Ia mengingatkan, khususnya siswa SMP yang umumnya sedang memasuki masa pubertas, akan memiliki intensitas kebersamaan yang lebih tinggi di sekolah.
Kondisi ini, kata dia, berpotensi menimbulkan ruang-ruang blind spot yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas yang tidak diinginkan, seperti pacaran di lingkungan sekolah. Situasi ini dinilai berbeda dengan pondok pesantren yang secara sistem memisahkan siswa laki-laki dan perempuan.
“Ini titik krusial yang harus diantisipasi. Perlu pengawasan ketat, salah satunya dengan pemasangan CCTV agar titik-titik blind spot tetap bisa termonitor,” jelasnya.
Meski demikian, Gufron juga menyoroti kebijakan lima hari sekolah yang dinilainya belum sinkron dengan kebijakan Pemerintah Provinsi NTB. Pasalnya, siswa jenjang SMA sederajat di bawah kewenangan provinsi masih menerapkan enam hari sekolah.
“Ini kan jadi lucu. Anak SD dan SMP lima hari sekolah, tapi anak SMA enam hari. Perlu ada sinkronisasi antara Pemkot Mataram dan Pemprov NTB,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Haris Maulana, justru menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Bahkan, ia mendorong agar program lima hari sekolah ditetapkan sebagai kebijakan permanen.
“Selama masa uji coba, banyak respons positif yang muncul. Karena itu kami mendorong agar program lima hari sekolah ini dilanjutkan,” kata Haris.
Ia menilai, kebijakan ini membuat siswa dapat menerima jam pelajaran secara utuh dan tidak lagi terpotong oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sebelumnya banyak keluhan karena waktu belajar berkurang akibat distribusi MBG. Dengan lima hari sekolah, ada waktu khusus di luar jam pelajaran yang memang disiapkan untuk program tersebut,” jelasnya.
Tak hanya itu, Haris menyebut aktivitas sekolah juga akan diisi dengan kegiatan keagamaan. Hal ini dinilai memberi ruang bagi siswa yang tidak sempat mengaji pada sore hari agar tetap bisa mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah.
“Jadi selain belajar, anak-anak juga tetap mendapatkan pendidikan agama,” ujarnya.
Haris mengakui masih terdapat pro dan kontra di tengah masyarakat terkait kebijakan lima hari sekolah. Namun menurutnya, evaluasi akan terus dilakukan agar pelaksanaan program ini ke depan semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa maupun orang tua.
admin web
