
Mataram, (KabarBerita) – Gerakan Peduli Anti Narkotika (GPAN) Nusa Tenggara Barat (NTB), mengecam keras aksi pelanggaran hukum yang dilakukan oknum anggota kepolisian, yang bertugas di Polisi Resort (Polres) Bima Kota, sebagai Kasat Narkoba.
Mursidin Ketua GPAN NTB menegaskan ada beberapa point penting yang menjadi tuntutannya, dalam kasus yang mencoreng nama aparatur penegak hukum (APH) tersebut.
Adapun tuntutan yang disampaikan mulai dari pemebersihan Internal Polri, pemberantasan mafia sampai ke akar, adanya transparansi dalam penanganan kasus narkoba, penguatan pengawasan pintu masuk barang haram tersebut serta perlunya sinergi dan edukasi.
Lebih jauh Mursidin memaparkan hal-hal yang menjadi tuntutan tersebut, mulai dari mendesak Kapolda NTB untuk menindak tegas oknum anggota kepolisian yang diduga menjadi bekingan atau terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Selain itu Ia juga mendesak pengawasan peningkatan pintu masuk di titik-titik rawan seperti pelabuhan dan bandara.
” kami mendesak supaya oknum tersebut ditindak tegas, dan pengawasan penuh dijalur pintu masuk yang menjadi jalur utama masuknya barang haram tersebut,”ungkapnya. Pada saat konfrensi pers di Mataram, Pada Senin (09/02/2026).
Dikatakannya juga selain desakan ia juga meminta Kapolda NTB tidak terhenti hanya di penangkapan kurir dan pemakai tapi harus mengungkap bandar dibalik itu semua, karena masalah tersebut tidak akan terhenti apabila bagian hilir saja yang diberantas tapi bagian hulu juga harus diselesaikan.
“Jadi tidak hanya fokus ke penangkapan kurir dan pemakai saja tapi bagaimana Bandar dan aktor Intelektual (mafia) dibalik layar juga ditangkap,”jelasnya.
Lebih lanjut Mursidin menambahkan bahwa untuk memberantas permasalahan yang tidak kunjung habis ini, ia menekankan perlunya sinergi dan edukasi guna menekan angka penyalahgunaan barang haram tersebut.
“Jadi aparat libatkan organisasi kemasyarakatan dalam upaya preventif dan edukatif guna menekan penggunaan narkoba,”ucapnya.
Ia juga menegaskan supaya Kapolda NTB melakukan bersih-bersih secara menyeluruh dilingkup APH , karena bagaimanapun. Peristiwa yang terjadi saat ini menjadi tamparan keras bagi penegakan hukum dan pemberantasan narkoba yang ada di wilayah NTB.
“Kami mendesak Kapolda NTB untuk segera dilakukannya tes urine terhadap seluruh jajaran yang ada di Polres Kabupaten/Kota se-NTB, guna memastikan APH benar-benar dipimpin oleh aparat yang bersih, berintegritas, dan bebas dari Narkoba,”imbuhnya. (Wira)





