Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Abul Chair Resmi dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis 9 april 2026, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/TPA Tahun 2026 yang ditetapkan pada 17 Maret 2026.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda berharap pejabat baru Sekda tersebut mampu memperbaiki manajemen pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Saya kira kita harus memberikan apresiasi kepada gubernur yang sudah melantik sekda. Tentu harapan kita sekda baru bisa menyesuaikan dengan kondisi di NTB, melaksanakan tugas dengan baik dan mampu bekerjasama dengan DPRD,” katanya Isvie sapaan akrab politisi senior partai Golkar NTB kepada awak media belum lama ini.
Lebih jauh Isvie berharap jabatan yang diamanahkan kepada Abul Chair sebagai Sekda baru NTB itu, diyakininya mampu memperbaiki manajemen tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. Dengan melihat track record yang dimilki, Abul Chair adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur (Jatim), sehingga dinilai cocok dan mumpuni mengisi jabatan tersebut.
“Kita berharap (Abul Chair) memperbaiki manajemen pemerintahan dan keuangan di provinsi,” katanya.
Dikatakannya juga saat ini tantangan daerah, adalah tekanan fiskal di tambah menurunnya dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Guna menutupi itu, daerah harus pandai mencari sumber potensi pendapatan lain melalui berbagai cara, diantaranya dengan memaksimalkan aset-aset yang ada.
“Kita miliki aset di Gili Trawangan yang belum tuntas. Kemudian aset di Pasar Seni Senggigi Lombok Barat termasuk aset lainnya di kabupaten/kota yang ada di NTB, belum bisa digarap optimal,” ungkapnya.
Politisi Udayana itu juga, memberikan tanggapannya terkait adanya polemik yang digembar gemborkan mengenai latar belakang pejabat baru Sekda yang berasal dari luar daerah. Isvie menegaskan tidak mempersoalkannya, lantaran menjadi ASN harus siap ditempatkan di mana pun.
“Saya kira, jangan pola pikir kita bahwa orang NTB aja yang bisa jadi Sekda. Kita harus membuka wawasan kita, bahwa ASN itu di mana pun ditugaskan harus siap,” jelasnya.
Lebih jauh Isvie meminta semua elemen harus dapat menerima hal tersebut dengan keterbukaan. Tidak lagi harus mempertentangkan asal usul (daerah) seorang ASN.
“Tentu banyak yang berharap, ASN di NTB meraih jabatan di eselon 1 (sekda, red). Tapi itu harus bersaing. Apalagi surat keputusan terkait sekda ini oleh presiden. Kita harus hormati itu,” pungkasnya. (Wira/red).
Tim Redaksi
