SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tertanggal 30 Desember 2025

#17

  • Related Posts

    Kick Off Siaran Piala Dunia 2026, Pemprov NTB Dukung TVRI Hadirkan Tontonan Gratis untuk Masyarakat

    MATARAM (KabarBerita)-Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., MH., menghadiri Kick Off Siaran Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh TVRI NTB…

    Menyambut Ramadhan dengan Kebersamaan, Warga Montong Buwuh Bersihkan Masjid

    ‎Lombok Barat(KabarBerita)— Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan, umat Muslim di Pulau Lombok mulai melakukan berbagai persiapan. Tak hanya mempersiapkan diri secara spiritual, semangat kebersamaan dan kepedulian sosial juga kembali menguat…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

    SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

    Kick Off Siaran Piala Dunia 2026, Pemprov NTB Dukung TVRI Hadirkan Tontonan Gratis untuk Masyarakat

    Kick Off Siaran Piala Dunia 2026, Pemprov NTB Dukung TVRI Hadirkan Tontonan Gratis untuk Masyarakat

    KKN Unram Berhasil Buat Peta Potensi Desa Lingsar Lobar

    KKN Unram Berhasil Buat Peta Potensi Desa Lingsar Lobar

    Satu Abad NU, Saatnya Fokus ke Pengabdian dan Kedepankan Integritas

    Satu Abad NU, Saatnya Fokus ke Pengabdian dan Kedepankan Integritas

    Memo Sekjend DPP PPP : Pembatalan SK, Muzihir dan Moh. Akri Masih Sebagai Pengurus DPW PPP NTB

    Memo Sekjend DPP PPP : Pembatalan SK, Muzihir dan Moh. Akri Masih Sebagai Pengurus DPW PPP NTB

    Forum Rektor PTKIN Bahas Evaluasi Transformasi, Strategi Inovasi dan Regulasi Tata Kelola Kampus

    Forum Rektor PTKIN Bahas Evaluasi Transformasi, Strategi Inovasi dan Regulasi Tata Kelola Kampus