Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) — Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa ke depan dalam hal pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, NTB telah berkomitmen untuk mengirim tenaga kerja yang telah memiliki sertifikasi keahlian (skill verification) di semua sektor yang dibutuhkan di negara tujuan. Hal ini bertujuan agar tenaga kerja NTB memiliki daya saing, dan dihargai di tingkat global.
“Selama ini kita hanya mengirim badan saja, tanpa dibarengi skill, sehingga tenaga kerja kita tidak memiliki daya saing,” terangnya saat menerima audiensi tim Jepang terkait pelatihan dan pengiriman magang, di pendopo gubernur, Rabu (5/11).
Gubernur mengungkapkan saat ini memiliki skill center yang terus dilakukan optimalisasi peranannya
untuk meningkatkan keterampilan (upskilling) tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri, sehingga memiliki kualitas dan daya saing, agar memenuhi standar yang dibutuhkan negara tujuan, khususnya Jepang.
Sebagai daerah pengirim tenaga kerja nomor tiga terbesar di Indonesia, ke depan ia meminta negara-negara tujuan, khususnya Jepang agar memberikan kurikulum pelatihan kerja sesuai kebutuhan. Dengan demikian sertifikasi mulai dari kemampuan penguasaan bahasa tingkat paling dasar (N5) hingga tingkat dasar (N4), bahkan sertifikasi Specified Skilled Worker (SSW) dengan mendatangkan tim penilai dari Jepang, dapat dilakukan di NTB.
“Ini merupakan bagian dari keseriusan kami dalam meningkatkan skill tenaga kerja kita di NTB, baik dalam maupun luar negeri,” ucapnya.
Pada tahun 2025 ini, Jepang membuka 100 ribu slot untuk tenaga kerja Indonesia. Untuk itu gubernur berharap NTB dapat mengambil peluang ini dengan sebaik-baiknya. Pemerintah juga akan terus mendorong dan membantu setiap kendala, sebagai upaya mendorong perekonomian masyarakat.
Lebih jauh, gubernur juga meminta balai latihan kerja (BLK) NTB yang melakukan pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, baik dalam maupun luar negeri, untuk menyusun konsep kerja kedepannya, sehingga pemerintah dapat melakukan langkah intervensi optimal untuk peningkatan kualitas BLK yang ada saat ini.
“Saya minta BLK untuk menyusun konsep, sehingga ke depan dapat dilakukan intervensi baik oleh pemerintah maupun dari swasta,” tutupnya. (*)
