Kabarberita
Penulis : Wira Surya
Wartawan KabarBerita.Co.Id
MATARAM (KabarBerita)- Desa Berdaya merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Serta menjadi kunci dalam mewujudkan desa mandiri di Bumi Gora.
Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan, NTB saat ini memilki 106 desa yang masuk kategori miskin ekstrem dan menjadi fokus utama program ke depan. Guna mempercepat capaian tersebut, Pemprov NTB membentuk Tim Percepatan yang selaras dengan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. “Semua OPD apapun programnya nanti tujuan akhirnya pengentasan kemiskinan,”tegas Miq Iqbal sapaan akrabnya Gubernur NTB belum lama ini.
Lebih lanjut Miq Iqbal menambahkan, Desa Berdaya tidak hanya menyasar desa dengan kemiskinan ekstrem, tapi desa miskin secara umum. Ia juga mengatakan pendekatan yang digunakan bersifat transpormatif dan memberikan dukungan dana dari Rp 300 hingga Rp 500 Juta/ desa guna mempercepat program. ”Desa Berdaya ini collaborative action dan Pemprov hanya sebagai orkestrator dan menyiapkan apa yang dibutuhkan,”tambahnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, usai melaksanakan pra Rapat Koordinasi (Rakor) dalam persiapan penanganan stunting bertempat di Ruang Rapat Anggrek area Kantor Gubernur NTB pada Senin (17/11/2025) lalu. Ikut menyinggung program desa berdaya yang lebih menitik beratkan ke program kesehatan.
Umi Dinda sapaan akrabnya Wagub NTB menekankan, penanganan stunting akan difokuskan pada dua kabupaten yang masih berada di zona merah, yaitu Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Meskipun sentuhan intervensi tetap akan diberikan kepada kabupaten/kota lain, fokus utama adalah memastikan perubahan status Lotim dan KLU dari merah menjadi kuning.
Ia juga mengapresiasi Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang saat ini berhasil berada di zona hijau. Dikatakannya juga, terkait strategi intervensi, Pemprov NTB akan menjalankan program Rencana Aksi Orang Tua Asuh selama 90 hari, dengan pengawasan ketat pada pemberian makanan. Program ini terbukti mampu mengukur peningkatan berat badan anak stunting dalam periode tersebut.
Selain itu, Pemprov yang bekerja sama dengan Bappeda Provinsi NTB dan Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi NTB sedang memprioritaskan penyamaan data yang tengah dibahas. Hal ini didasarkan pada data “by name by address” yang sudah dimiliki Dikes dan diperbarui setiap pertengahan bulan. “Ini yang sedang kita pastikan bersama, supaya tidak sia-sia apa yang dilaksanakan, sembari menambahkan bahwa upaya penurunan stunting juga disinergikan dengan program Desa Berdaya untuk menciptakan desa bebas stunting,”paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, memaparkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) sebagai acuan resmi. Ia mengkonfirmasi bahwa Dompu dan KSB berada di zona hijau, sementara Lotim dan KLU berada di zona merah (daerah rawan stunting,red). “KLU diangka 35,3 persen, sedangkan Lotim diangka 33 persen dan daerah lain berada di zona kuning,”beber dr. Fikri sapaan akrab mantan Direktur RSUD Provinsi NTB.
Ia juga menyoroti kondisi angka stunting di NTB yang fluktuatif, dimana sempat mengalami kenaikan dari yang pernah turun hingga 8,1 persen. Namun saat ini data terakhir menunjukkan angka 29,8 persen, angka ini menjadi fokus intervensi intensif mengingat pemotretan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) selanjutnya akan dilakukan pada Agustus 2026.
dr. Fikri menekankan bahwa lokasi fokus intervensi saat ini berada di daerah yang mengalami kemiskinan ekstrem dan desa-desa yang masuk dalam program Desa Berdaya. Sebanyak 106 desa menjadi sasaran Desa Berdaya, dan total 218 desa di 10 kabupaten/kota telah ditetapkan sebagai lokus stunting. Program ini merupakan kegiatan nasional yang diintegrasikan dengan konsep Desa Berdaya, didukung oleh data “by name by address” yang terperinci.
Sementara itu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah mengatakan prioritas utama pembangunan Desa Berdaya yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melaui pembangunan ekosistem industri pertanian. “Industri pertanian dan destinasi wisata global adalah pondasi untuk memastikan tingkat kemiskinan berkurang, dan targetnya nol pada tahun 2029,”katanya.
Lebih lanjut Firmansyah mengatakan bahwa fokus program Desa Berdaya untuk menguatkan pondasi pembangunan, dengan melihat dua konteks, yaitu membangun desa dan desa membangun. Membangun desa fokus pada penyelesaian permasalahannya dan desa membangun maksudnya bagaimana pihak desa memanfaatkan sumber daya yang ada, baik potensi alam maupun Sumbar Daya Manusia (SDM). “Desa Berdaya sebagai bagian dari forum lintas sektor, karena itu kami berharap sinergisitas antar pihak, baik Pemprov dengan instansi terkait dan sampai ke desa terjalin kolaborasi, kunci dari semua itu mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera yang tertuang dalam Desa Berdaya,”ujarnya seraya berharap.
Sedangkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim mengatakan, pentingnya pemetaan yang nyata terkait program Desa Berdaya agar mampu menjadi pondasi dalam mewujudkan visi dan misi gubernur NTB, yaitu menghadirkan hilirisasi kemaritiman.
Menurutnya juga Desa Berdaya adalah penguatan pondasi pembangunan desa dengan prinsip transpormatif, inovasi, graduasi, kolaborasi dan orkestrasi semua sumber daya yang ada untuk menyelsaikan permasalahan dan mengoptimalkan potensi desa.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Yusron Hadi menambahkan, bahwa Desa Berdaya itu perlunya komunikasi publik dan transparansi sebagai kunci keberhasilan program tersebut. “Desa Berdaya bukan sekedar proyek, tapi kanal sinergisitas lintas sektor yang menyalurkan berbagai program pembangunan langsung ke desa dan semua hasil verifikasi lapangan harus dibuka secara transparan, supaya publik mengetahui sejauh mana kemajuan program ini,”tambahnya.
Lebih lanjut Yusron sapaan akrabnya mengatakan, keterbukaan informasi dan publikasi yang kuat menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengawal keberhasilan program ini. Ia juga menambahkan Pemprov NTB menargetkan seluruh proses pendataan dan pemetaan potensi desa rampung pada akhir tahun 2025.
Dikatakannya juga dengan adanya dukungan dari Pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas. Program Desa Berdaya diharapkan menjadi pondasi kuat menuju NTB tanpa kemiskinan ekstrem dan mandiri secara ekonomi nasional.
Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, L. Hamdi mengatakan Desa berdaya merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun pusat pertumubuhan ekonomi berbasis desa. ”Prorgram ini di fokuskan untuk mengentaskan kemiskinan, mewujudkan kemandirian pangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,”katanya.
Dikatakannya juga Desa Berdaya dikembangkan melalui dua pendekatan yaitu, desa berdaya tematik dan desa berdaya transpormatif. Pendekatan tematik mencakup 1.166 desa dan kelurahan se-NTB dengan fokus penguatan potensi sesuai dengan tema masing-masing seperti pertanian, pariwisata, kesehatan dan lingkungan.
Sedangkan pendekatan transpormatif menyasar 106 desa, dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak pada tahap tahun pertama di tahun2026. sebanyak 40 desa akan diintervensi dengan target pendampingan sekitar 7.225 kepala keluarga. “Pendamping desa menjadi ujung tombak, mereka tidak hanya mendata tetapi juga mengedukasi dan mendampingi keluarga miskin supaya meneukan potensi usaha yang sesuai,”ujarnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Iswandi menyampaikan, Desa Berdaya merupakan platform integrative yang menghubungkan seluruh program pembangunan lintas sektor, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten hingga mitra swasta. “Program ini tidak hanya berorintasi pada bantuan sosial, tapi pada proses graduasi, yakni transisi keluarga miskin dari kondisi rentan menjadi mandiri dari segi sosial dan ekonominya,”terangnya. (Wira).
