Tim Redaksi
Mataram (KabarBerita) – Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti peran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai “arsitek pembangunan daerah” dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar, Selasa (30/6/2026).
Sejumlah anggota dewan mempertanyakan efektivitas perencanaan pembangunan, sinkronisasi program antar organisasi perangkat daerah (OPD), hingga implementasi Triple Agenda Pemerintah Provinsi NTB yang meliputi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata.
Dalam pemaparannya, Bappeda NTB menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 lembaga tersebut mengelola pagu anggaran sebesar Rp39,73 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi keuangan mencapai 94,11 persen atau sebesar Rp37,39 miliar, dengan sisa anggaran sekitar Rp2,34 miliar atau 5,89 persen. Sementara itu, capaian fisik pelaksanaan program mencapai 98,71 persen.
Bappeda juga menyampaikan bahwa sepanjang Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat temuan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menunjukkan tata kelola keuangan berjalan sesuai ketentuan.
Perencanaan Harus Selaras dengan Prioritas Daerah
Anggota Komisi IV, H. Konco, menegaskan bahwa Bappeda merupakan rumah besar seluruh OPD sehingga setiap program yang diusulkan harus benar-benar terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Ia mempertanyakan sejauh mana kewenangan Bappeda dalam menetapkan program prioritas daerah, khususnya yang berkaitan dengan Triple Agenda Pemerintah Provinsi NTB.
Selain itu, H. Konco juga meminta penjelasan mengenai langkah konkret Bappeda dalam mengembangkan berbagai potensi daerah agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Belanja Modal Rendah Jadi Sorotan
Senada dengan itu, anggota Komisi IV, Sudirsah, menilai rendahnya belanja modal dalam APBD 2025 menunjukkan perlunya penguatan kualitas perencanaan pembangunan.
Menurutnya, sebagai arsitek pembangunan daerah, Bappeda harus mampu memastikan seluruh program lintas OPD berjalan selaras dengan arah pembangunan NTB.
Ia juga mempertanyakan langkah yang akan ditempuh terhadap OPD yang memiliki tingkat serapan anggaran tinggi, namun justru mengalami penurunan kinerja sektoral.
Triple Agenda Dinilai Belum Terukur
Kritik juga disampaikan anggota Komisi IV, Soeharto, yang menilai implementasi Triple Agenda belum sepenuhnya tercermin dalam dokumen perencanaan maupun penganggaran.
Ia menyoroti minimnya anggaran pada kegiatan sinkronisasi pembangunan lintas OPD, sementara sebagian besar anggaran justru terserap pada kegiatan penunjang organisasi.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat Triple Agenda belum menjadi indikator utama dalam penyusunan program pembangunan daerah. Karena itu, Soeharto meminta Bappeda secara terbuka mempublikasikan alokasi anggaran yang benar-benar mendukung tiga agenda prioritas tersebut agar dapat diukur efektivitasnya.
DPRD Minta Data Serapan Anggaran OPD Dibuka
Sementara itu, anggota Komisi IV lainnya, Roy Lesmana, meminta Bappeda memaparkan OPD mana yang memiliki serapan anggaran tertinggi, terutama yang berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan Triple Agenda.
Hal senada disampaikan Rob, yang meminta daftar OPD dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terbesar, khususnya OPD yang menjadi mitra kerja Komisi IV.
Ia juga mendorong adanya kebijakan yang lebih tegas terhadap OPD yang dinilai memiliki kualitas pelaksanaan program yang rendah.
Adapun Iwan Panjidinata meminta Bappeda menyampaikan data realisasi anggaran seluruh OPD, khususnya yang berada dalam ruang lingkup Komisi IV, agar DPRD memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan rekomendasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Bappeda Akui Triple Agenda Belum Miliki Indikator Khusus
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bappeda menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk sistem pengawasan internal melalui tim Performance Accountability Coordinator (PAC), di mana setiap petugas bertanggung jawab melakukan pendampingan dan asistensi terhadap satu OPD secara berkelanjutan guna meningkatkan capaian kinerja.
Bappeda menegaskan bahwa kewenangannya berada pada aspek perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, sementara pelaksanaan program tetap menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.
Terkait pemanfaatan potensi daerah, Bappeda mengaku tengah mendorong pengembangan kawasan Gili Trawangan sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata. Di bidang pengelolaan aset, sebanyak 30 orang penilai aset telah disiapkan untuk memperkuat tata kelola aset daerah.
Mengenai rendahnya belanja modal, Bappeda menjelaskan bahwa alokasi pada Tahun Anggaran 2025 difokuskan untuk menyelesaikan sejumlah proyek yang sempat tertunda pada program sebelumnya.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Bappeda mencatat terdapat 330 desa yang masuk kategori miskin di NTB, dan hingga saat ini program intervensi telah menjangkau 220 desa.
Bappeda juga mengungkapkan bahwa tingginya capaian beberapa OPD dipengaruhi adanya dukungan pendanaan dari kementerian sehingga kegiatan yang dijalankan memperoleh tambahan anggaran di luar APBD.
Meski demikian, Bappeda mengakui bahwa hingga saat ini Triple Agenda belum memiliki indikator kinerja yang spesifik. Program-program pendukung masih tersebar di berbagai OPD dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka pengukuran yang sama.
Untuk program pengentasan kemiskinan, Bappeda menyebut alokasi anggaran terbesar berada pada BPKAD dan Dinas Sosial, sedangkan pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu penopang sektor pariwisata dinilai masih belum optimal dan memerlukan penguatan pada perencanaan maupun implementasinya.
Rapat Dengar Pendapat tersebut menjadi momentum bagi Komisi IV DPRD NTB untuk mendorong Bappeda memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan sehingga setiap OPD memiliki arah kebijakan yang sama dalam mewujudkan Triple Agenda pembangunan Provinsi NTB secara lebih terukur dan berkelanjutan. (Red)
