Tim Redaksi
Mataram (KabarBerita) — Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat dengar pendapat bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD, Senin (29/6).
Dalam forum tersebut, para anggota dewan menegaskan bahwa keberhasilan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran maupun banyaknya program yang dilaksanakan. Yang lebih penting, setiap program harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, memiliki outcome yang terukur, serta mampu menekan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Pada pembahasan bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Kepala Biro menyampaikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa tahun sebelumnya berjalan cukup baik. Pendampingan yang dilakukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama pada masa akhir tahun anggaran, berhasil menjaga kualitas tata kelola sehingga tidak menimbulkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski demikian, Komisi IV menilai capaian tersebut belum cukup menjadi indikator utama keberhasilan. Anggota Komisi IV, Sudirsah, menegaskan bahwa keberhasilan pengadaan harus diukur dari kemampuan mengawal seluruh proses hingga pekerjaan selesai tepat waktu, berkualitas, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia juga mempertanyakan sistem deteksi dini yang dimiliki Biro PBJ untuk mengantisipasi keterlambatan proyek yang berpotensi memunculkan SiLPA.
Biro PBJ menjelaskan bahwa mekanisme deteksi dini telah disusun melalui penjadwalan tahapan pengadaan sejak awal tahun anggaran. Namun demikian, beberapa paket strategis terpaksa dibatalkan karena melewati batas waktu penandatanganan kontrak dan tahun anggaran sesuai ketentuan pemerintah pusat. Tingginya SiLPA pada tahun 2025 juga dipengaruhi masa transisi pemerintahan daerah serta keterlambatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada penyesuaian pelaksanaan program.
Komisi IV juga menyoroti masih terbatasnya sumber daya manusia di lingkungan Biro PBJ. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi efektivitas pendampingan terhadap OPD. Selain itu, dewan meminta agar penyedia jasa atau kontraktor yang memiliki rekam jejak buruk diberikan sanksi tegas dan tidak kembali memenangkan tender pemerintah sebelum menunjukkan perbaikan kinerja.
Pembahasan kemudian berlanjut bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Dalam paparannya, Kepala BRIDA menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Provinsi NTB berhasil masuk tujuh besar nasional dalam kinerja riset dan inovasi, bahkan dipercaya menjadi Rumah Inovasi Nasional.
Komisi IV mengapresiasi capaian tersebut, namun mengingatkan bahwa prestasi kelembagaan harus diikuti dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Dewan mempertanyakan sejauh mana hasil riset telah diadopsi oleh OPD, berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sorotan juga diarahkan pada masih rendahnya hilirisasi hasil penelitian. Menurut Komisi IV, NTB memiliki potensi besar pada komoditas unggulan seperti jagung, garam, rumput laut, kelor, dan gula aren. Potensi tersebut harus didukung inovasi yang mampu meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing produk daerah, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BRIDA menjelaskan bahwa lembaganya berfungsi menghasilkan prototipe teknologi dan inovasi, bukan sebagai pelaku industri. Hingga saat ini BRIDA telah menghasilkan 138 inovasi, namun baru 38 inovasi yang memasuki tahap hilirisasi serta pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Untuk mempercepat implementasi hasil penelitian, BRIDA kini mengembangkan model inkubasi inovasi agar hasil riset dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Selain itu, BRIDA juga tengah mengembangkan laboratorium jaringan komoditas unggulan daerah, proyek energi surya pada Desa Berdaya, teknologi biodigester portabel, inovasi pengelolaan sampah, serta berbagai kerja sama dengan Universitas Mataram dalam pengembangan rumput laut, pemanfaatan kelor untuk penanganan stunting, hingga produk turunan gula aren.
Sementara itu, rapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berlangsung dinamis mengingat NTB merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Komisi IV menyoroti masih adanya SiLPA di BPBD, meskipun dijelaskan bahwa sekitar 80 persen berasal dari belanja pegawai yang secara regulasi tidak dapat dialihkan untuk membiayai program penanggulangan bencana.
Anggota Komisi IV, H. Konco, menilai kondisi tersebut tetap perlu dievaluasi mengingat kebutuhan penanganan bencana di NTB sangat besar. Ia mempertanyakan sejauh mana BPBD telah memberikan rekomendasi dalam penyusunan APBD, khususnya terkait pembangunan infrastruktur yang memperhatikan aspek mitigasi bencana agar risiko kerusakan dan korban dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan.
Sudirsah juga meminta penjelasan mengenai pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan sepanjang tahun 2025.
Menurutnya, tingginya indeks risiko bencana di NTB harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan. Selain itu, ia mempertanyakan proses inventarisasi aset kendaraan senilai sekitar Rp11 miliar yang baru dilakukan pada tahun 2025.
Di sisi lain, H. Suharto menyoroti belum optimalnya realisasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) serta masih adanya sisa anggaran penyediaan air bersih. Ia juga mengingatkan bahwa pesatnya pembangunan gedung bertingkat di NTB harus diikuti dengan penyediaan public hydrant dan sistem proteksi kebakaran yang memadai sebagai bagian dari mitigasi risiko kebakaran di kawasan perkotaan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekretaris BPBD menjelaskan bahwa BPBD telah melaksanakan berbagai program simulasi, sosialisasi, bimbingan teknis, serta mengembangkan Sistem Informasi Siaga Bencana yang memungkinkan masyarakat melaporkan kejadian bencana melalui aplikasi secara cepat. BPBD juga terus memfasilitasi Program Desa Tangguh Bencana bersama pemerintah kabupaten/kota serta telah merespons penetapan status tanggap darurat di beberapa daerah terdampak.
Namun demikian, BPBD mengakui masih terdapat keterbatasan dalam penanganan sejumlah kejadian bencana akibat belum adanya dukungan anggaran maupun belum ditetapkannya status tanggap darurat. Karena itu, BPBD mendorong adanya penyempurnaan regulasi agar pemerintah provinsi memiliki ruang gerak yang lebih cepat dalam melakukan intervensi terhadap daerah terdampak bencana.
Menutup rangkaian rapat dengar pendapat, Komisi IV DPRD Provinsi NTB menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa, riset dan inovasi, maupun penanggulangan bencana harus memiliki orientasi yang sama, yakni menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat. Komisi IV mendorong percepatan proses pengadaan sejak awal tahun anggaran, penguatan sistem deteksi dini, peningkatan kualitas perencanaan, penegakan disiplin terhadap penyedia jasa yang tidak profesional, percepatan hilirisasi hasil riset, serta penguatan mitigasi kebencanaan agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat. (Red)
