Tim Redaksi
Lombok Barat (KabarBerita) – Gubernur se-Indonesia menyatukan langkah di Nusa Tenggara Barat (NTB) guna mempercepat transformasi daerah melalui penguatan inovasi, kolaborasi, dan kapasitas fiskal, Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, Kamis (16/7).
Gubernur NTB Dr Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan APPSI yang telah mempercayakan NTB sebagai tuan rumah penyelenggaraan forum strategis para gubernur se-Indonesia itu.
“Kepercayaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat NTB, Semoga seluruh peserta tidak hanya membawa pulang hasil-hasil rapat, tetapi juga pengalaman dan kesan baik selama berada di daerah kami,” ujar Miq Iqbal sapaan Akrab Gubernur NTB itu.
Miq Iqbal menambahkan APPSI bukan sekadar forum koordinasi antar pemerintah provinsi, melainkan ruang kolaborasi untuk saling belajar, bertukar pengalaman, dan menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah.
“Setiap daerah memiliki karakter, tantangan, dan potensi yang berbeda, Namun kita dipersatukan oleh tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan daerah yang kita pimpin terus bertumbuh, semakin mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, APPSI menjadi ruang strategis bagi seluruh provinsi untuk saling berbagi praktik terbaik dan mereplikasi berbagai inovasi pembangunan. Sebab, menurut Gubernur, kemajuan Indonesia tidak dibangun oleh satu daerah, melainkan oleh seluruh provinsi yang saling belajar dan saling menguatkan.
Mengangkat tema “UMKM Berdaya Saing Global dan Optimalisasi Pajak Air Permukaan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, Gubernur mengatakan kedua isu tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yakni memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus kapasitas fiskal daerah. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan ekosistem yang mendorong UMKM naik kelas melalui peningkatan kualitas produk, digitalisasi, akses pembiayaan, sertifikasi, hingga perluasan pasar. Di sisi lain, optimalisasi Pajak Air Permukaan harus menjadi bagian dari penguatan tata kelola sumber daya yang adil, transparan, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Ketua Umum APPSI Dr Rudy Mas’ud, menegaskan Rapat Kerja dan Munaslub APPSI merupakan forum untuk merumuskan rekomendasi berdasarkan kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah, APPSI bukan sekadar wadah menyampaikan aspirasi para gubernur, tapi menjadi ruang kerja sama antarpemerintah provinsi dalam mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan.
“Jadi APPSI ini adalah Rumah besar seluruh Gubernur di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kerjasama antar Pemerintah Daerah,” ucapnya.
Menanggapi itu semua, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik, pelaksanaan program prioritas nasional, perkembangan media digital, hingga berbagai risiko dalam tata kelola pemerintahan, Kondisi tersebut menuntut lahirnya kepemimpinan daerah yang adaptif, visioner, dan berintegritas.
Dan keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi daerah untuk berjalan di tempat, Daerah harus mampu mengubah setiap tantangan menjadi peluang melalui efisiensi belanja, penguatan investasi, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD dan BLUD, penyederhanaan regulasi, serta percepatan penyusunan tata ruang sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Jadi keterbatasan fiskal bukan halangan, karena ada lima jenis pemimpin yang ada surviver (bantuan turun tapi pelayanan meningkat), adafter (mampu beradaptasi dengan keadaan) fragile (rentan mengikuti alur bahkan turun dalam pelyanan), transpormer (pemimpin yang bisa bertranspormasbertranspormasi dan under performance (semua menurun),” pungkasnya.
