Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kakanwil Kemenag) NTB, H. Zamroni Aziz meminta petugas haji bekerja ekstra dan aktif berkomunikasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi dalam mengantisipasi dampak buruk dari pemberlakuan sistem layanan berbasis syarikah (perusahaan penyedia jasa) yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi pada musim haji tahun 2025.
“Jadi kami meminta seluruh petugas terutama ketua kloter agar dari awal melakukan mitigasi jamaah yang terpisah dengan kloternya. Harus bekerja extra, lakukan komunikasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi untuk melihat kondisi jamaah,” tegas H. Zamroni Aziz, Jum’at (16/5).
Diketahui, pelayanan Calon Jamaah Haji (CJH) Indonesia di Makkah Arab Saudi tahun ini dilakukan berbasis pada syarikah (perusahaan penyedia jasa), bukan kelompok terbang (kloter) seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan, namun dampak buruknya banyak dirasakan oleh CJH khususnya jamaah dari provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), seperti terpisah dari rombongan.
Pelayanan berbasis syarikah itu merupakan domain dan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Menurut Zamroni, itu adalah tantangan bagi petugas haji untuk lebih aktif berkomunikasi dengan semua daker yang ada, termasuk PPIH Arab Saudi dan juga syarikah.
“Jadi inilah tantangan bagi petugas untuk lebih aktif berkomunikasi dengan semua daker-daker yang ada dan PPIH Arab Saudi termausk dengan syarikahnya,” pungkasnya.
Sistem syarikah yang diterapkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 ini mendapat keluhan dari sejumlah jamaah. Semua pihak dibuat kegagapan dengan sistem baru tersebut. Kendati demikian, Zamroni memastikan seluruh jamaah haji dari NTB akan terlayani dengan baik.
“Yang jelas semua jamaah akan terlayani dengan baik,” pungkasnya.
“Jadi yang perlu adalah komunikasi dan konsolidasi dengan baik,” sambungnya.
Dijelaskan Zamroni, pemberlakuan layanan berbasis syarikah itu diluar pengetahuan dan bukan menjadi domain Kemenag. Kemenag kata Zamroni hanya mengajukan nama seluruh jamaah yang berhak melunasi kemudian diajukan semua visanya.
“Jadi kita ajukan bersama dengan model kloternya, mengajukan semuanya nama-nama yang berhak yang sudah melunasi dari awal tahap 1 dan 2 setelah itu kami berkerja disini menyatukan dalam kloter,” jelasnya.
Saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan syarikah-syarikah yang ada di Arab Saudi yang diketahui berjumlah 8 Syarikah. Hal itu dilakukan untuk memastikan agar tidak ada jamaah yang terlantar dan tidak terurus.
“Jadi syarikah itu bertanggung jawab agar semua jamaah bisa terurus cuman persoalannya adalah kadang-kadang dalam satu kloter ada dua syarikah. Nah ini kan dibutuhkan komunikasi petugas yang ada terutama yang menyertai jamaah untuk berkomunikasi dengan semua PPIH, Daker termasuk dengan syarikahnya,” pungkasnya.
Sementara itu, salah satu Petugas Haji Daerah (PHD) Kota Mataram, H. Zaidi Abdad melalui tulisan yang diterima redaksi KabarBerita, Jum’at (16/5) berjudul “Terpisah di Tanah Suci : Kisah Pilu di Balik Manifes Yang Tertukar” menuliskan bahwa dampak buruk dari pelayanan berbasis syarikah itu adalah terpisahnya sejumlah jemaah haji dari rombongan aslinya akibat ketidaksinkronan data manifes.
“Hal ini terjadi karena banyaknya syarikah (perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi) yang menangani proses visa dan pengurusan manifes secara terpisah dari sistem yang telah disusun di tanah air. Akibatnya, manifes jemaah yang telah disusun oleh Kementerian Agama di Indonesia tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas di lapangan ketika para jemaah tiba di Tanah Suci,” tulis mantan Kakanwil Kemenag NTB itu.
