DPRD NTB Setujui Raperda APBD Perubahan 2025, PAD Ditarget Rp.6,49 Triliun

Mataram, (KabarBerita) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Rapat Utama Rinjani, Kantor Gubernur NTB, Jum’at (26/9).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., dihadiri Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.

Agenda rapat paripurna meliputi penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD NTB atas hasil pembahasan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, penetapan persetujuan bersama Raperda menjadi Peraturan Daerah, serta pendapat akhir Gubernur NTB yang pada kesempatan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur, Hj. Indah Dhamayanti Putri.

Dalam laporannya Badan Anggaran menegaskan bahwa setelah melalui serangkaian rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), telah dicapai kesepakatan mengenai struktur APBD Perubahan Tahun 2025.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp6,49 triliun, belanja daerah sebesar Rp6,49 triliun, serta pembiayaan netto senilai Rp6,8 miliar.

Selain menyampaikan struktur anggaran, Badan Anggaran juga menyoroti arah kebijakan fiskal daerah.

DPRD mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun menegaskan bahwa proyeksi tersebut harus realistis, berbasis potensi riil, dan disertai strategi pencapaian yang terukur.

Pada saat yang sama, dominasi belanja operasi dipandang perlu diimbangi dengan efisiensi belanja pegawai dan dorongan terhadap peningkatan belanja modal yang lebih signifikan untuk pembangunan infrastruktur dasar. (*)

Related Posts

Pemprov NTB Klarifikasi Soal Laporan Gubernur Bersifat Pribadi: Bukan Soal Kritik, Tapi Pelanggaran Data Pribadi

MATARAM (KabarBerita)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa laporan yang diajukan oleh Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, kepada Polda NTB terkait dugaan penyebaran data pribadi tanpa izin…

Jadi Percontohan Ruang Bersama Indonesia, Pemprov NTB Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MATARAM (KabarBerita)- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak melalui peluncuran inisiatif Ruang Bersama…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Pemprov NTB Klarifikasi Soal Laporan Gubernur Bersifat Pribadi: Bukan Soal Kritik, Tapi Pelanggaran Data Pribadi

Pemprov NTB Klarifikasi Soal Laporan Gubernur Bersifat Pribadi: Bukan Soal Kritik, Tapi Pelanggaran Data Pribadi

Jadi Percontohan Ruang Bersama Indonesia, Pemprov NTB Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jadi Percontohan Ruang Bersama Indonesia, Pemprov NTB Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DPP PAN Ingatkan Kader Kerja Nyata dan Berdampak Untuk Rakyat

DPP PAN Ingatkan Kader Kerja Nyata dan Berdampak Untuk Rakyat

Maskapai Transnusa Resmi Layani Penerbangan Lombok-Jakarta

Maskapai Transnusa Resmi Layani Penerbangan Lombok-Jakarta

Keluarga Besar PWI Berduka: Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Tutup Usia

Keluarga Besar PWI Berduka: Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Tutup Usia

Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa

Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa