
Mataram, (KabarBerita) – Dalam penguatan dan pengembangan ekonomi di daerah pesisir, Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah mensinkronisasikan antara Kampung Nelayan Merah Putih dan Desa Berdaya. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim, seusai menghadiri rapat di Kantor Gubernur, Senin (13/10).
Muslim mengatakan Penguatan kampung nelayan merah putih yang diharmonisasi dengan program desa berdaya adalah langkah penting yang diambil guna percepatan pertumbuhan perekonomian terutama di daerah pesisir wilayah NTB.
“Haromisasi ini adalah langkah tepat untuk pengembangan pertumbuhan perekomian kita “, ucapnya.
Dia juga mengatakan hal ini sangat perlu dilakukan, karena ini merupakan langkah strategis dalam pengorganisasian ditengah kondisi fiskal yang sedang terbatas, bagaiamana mendorong fasilitas fisik itu untuk disegerakan melalui program kampung merah putih.
“Ini langkah strategis untuk mensiasati kondisi fiskal kita yang terbatas,” terang Muslim.
Lebih lanjut Muslim mengatakan untuk saat ini, NTB sedang membangun di 3 titik lokasi untuk kampung nelayan merah putih, yaitu di pulau Bungin, Ekas Buana, dan Bile Lando Loteng.
” Tahun ini sudah berjalan di 3 titik, dan akan ada tambahan lokasi sesuai hasil pertemuan Gubernur dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) wamen kelautan, dan NTB akan dislotkan 40 lokasi tapi terkendala lahan yang sudah clean and clear yang jadi syarat pembangunan kampung nelayan merah putih,” imbuhnya.
Muslim juga merincikan terkait Anggaran yang disediakan untuk satu titik pembangunan Kampung Nelayan merah putih dengan anggaran diatas Rp 22 M, yang ditanggung langsung oleh APBN yang merupakan bagian dari dana efisiensi dan diarahkan ke program tersebut.
” Jadi itu anggaranya diatas Rp 22 M, untuk satu titik pembangunan,” jelasnya.
Muslim juga mengatakan Terkait dengan tindak lanjut kampung nelayan merah putih, sedang dalam proses pembangunan untuk alokasi dana itu tergantung dari potensi daerah masing-masing dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, seperti perbaikan dermaga, pabrik es, dan spdn dan juga kantor pelayanannya.
“Jadi target kita Desember tahun ini sudah rampung, untuk mempermudah akses masyarakat dalam meningkatkan kapasitas sekaligus memastikan pelayanan terhadap kegiatan usaha diwilayah masing-masing bisa dikembangkan, memudahkan segala yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar dalam mendukung produksi,” ujar Muslim.
Dikatakannya juga Kedepan untuk penguatan kapasitas yang sifatnya non fisik kelembagaan bahkan akan didorong menjadi program bersama antara pemprov dan kabupaten/kota supaya bisa terealisasi sesegera mungkin.
Dan ini perlu komunikasi yang lebih intens lagi antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot. (red)






