Kabarberita
Mataram (KabarBerita) – Pemerintah Kota Mataram tampaknya punya selera tinggi dalam menentukan prioritas pembangunan. Di saat banyak kantor lurah tampak kusam dan nyaris roboh, proyek rumah dinas mewah senilai Rp11 miliar untuk Sekretaris Daerah (Sekda) justru berjalan mulus tanpa hambatan.
Kondisi lapangan memperlihatkan ironi. Sejumlah kantor lurah yang seharusnya menjadi garda depan pelayanan publik justru lebih mirip bangunan terbengkalai.
Salah satunya Kantor Lurah Dasan Agung Baru. Dari luar, bangunan di Jalan Gunung Merapi itu lebih mirip rumah tua peninggalan masa kolonial ketimbang kantor pemerintahan. Cat dindingnya mengelupas, kusen lapuk, dan atapnya tampak pasrah menunggu waktu untuk roboh. Alih-alih menaungi pegawai, atap itu justru lebih sering meneteskan air setiap kali hujan turun.
“Ini dulu bekas gedung poskesdes yang diserahkan ke kelurahan untuk dimanfaatkan. Tapi ya nggak bisa dipakai karena atapnya nyaris roboh. Padahal kalau diperbaiki bisa jadi aula. Sudah sering dijanjikan perbaikan, tapi sampai sekarang belum juga terealisasi” ujar seorang staf kelurahan sambil tersenyum pahit.
Keluhan juga datang dari warga yang tengah mengurus dokumen di kantor tersebut. Ia menilai, pemerintah seolah lebih sibuk mempercantik bangunan untuk pejabat ketimbang memperbaiki kantor pelayanan publik.
“Kantor lurah dibiarkan rusak, tapi kantor wali kota dibangun megah. Harusnya pelayanan buat warga yang diutamakan, bukan gedung untuk pejabat,” ujarnya dengan nada kecewa.
Kritik keras datang dari Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat. Ia menilai Pemkot Mataram belum memahami arti skala prioritas anggaran.
“Pejabat terkait tolong turun langsung ke kantor-kantor lurah. Mereka ini ujung tombak pelayanan publik, tapi kondisinya memprihatinkan. Melalui pokir, saya sudah buat contoh kantor lurah representatif di Kelurahan Karang Baru,” ujarnya.
Menurut Ismul, pemerintah kota semestinya lebih bijak dalam mengelola anggaran. “Dari total belanja prioritas Rp400 miliar lebih yang disampaikan TAPD ke Banggar, banyak yang belum benar-benar prioritas. Ada pembangunan yang bisa dibiayai lewat kementerian, bukan harus dibebankan ke APBD,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar Pemkot lebih hemat dan fokus pada infrastruktur publik. “Kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja. Jadi, mestinya jangan boros untuk proyek infrastruktur yang tak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Pemkot Mataram soal rencana renovasi kantor lurah yang rusak. Sementara itu, pembangunan rumah dinas Sekda di Jalan Langko dan Kantor Wali Kota baru dijalan Gajah Mada senilai puluhan miliar terus berjalan tanpa hambatan seolah menjadi simbol nyata dari betapa mahalnya arti “skala prioritas” di kota ini.(Ham).
Tim Redaksi
