Pemprov NTB Matangkan Peluncuran Desa Berdaya, Siap Jadi Kado HUT NTB ke-67

Mataram, (KabarBerita) – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., memimpin rapat persiapan peluncuran Program Desa Berdaya di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Gubernur NTB, Mataram, (9/12/2025). Rapat tersebut melibatkan berbagai perangkat daerah, mitra pembangunan pendukung program.

Dalam paparannya, Faozal menjelaskan bahwa launching Desa Berdaya akan dilaksanakan pada 16 Desember 2025, bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Provinsi NTB. Dirinya menyebut program ini sebagai langkah awal dari sebuah gerakan besar pembangunan desa yang digagas di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, dan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP.

“Launching Desa Berdaya ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum awal untuk menggerakkan kolaborasi besar dalam memperkuat desa di NTB,” ujar Faozal.

Faozal mengatakan, pada saat launching nanti akan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, dan mitra pembangunan dalam mendukung program desa.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi dasar kolaborasi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas desa, mendorong inovasi ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membuka ruang pendampingan yang lebih berkelanjutan.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, Pemprov NTB juga akan menghadirkan penggerak Desa Berdaya, yakni para tenaga pendamping yang telah direkrut melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Mereka akan mengikuti apel kesiapsiagaan dan menerima arahan langsung dari Gubernur NTB terkait tugas, peran, serta target program di 40 desa yang menjadi lokus program Desa Berdaya.

Para penggerak ini nantinya akan menjadi ujung tombak implementasi program, sekaligus penghubung antara pemerintah, masyarakat, dan mitra usaha dalam mengakselerasi pembangunan desa.

Faozal menambahkan, pada momen yang sama Pemprov NTB juga akan menyelenggarakan Ekspo Desa Berdaya bekerja sama dengan berbagai mitra usaha. Salah satu mitra utama adalah PT Sampoerna.

Launching Desa Berdaya akan menjadi salah satu agenda utama dalam perayaan HUT NTB ke-67, dan menjadi tonggak awal perubahan besar dalam pembangunan desa di provinsi tersebut menuju NTB Makmur-Mendunia.(*)

Related Posts

Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa

MATARAM (KabarBerita) – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal merealisasikan salah satu janji politiknya yakni menyalurkan bantuan dana ke desa-desa dengan spesifikasi khusus yaitu yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem…

Pimpin YKI NTB, Bunda Sinta Serukan Gerakan Bersama Lawan Kanker

MATARAM (KabarBerita)–Sinta Agathia M. Iqbal resmi dilantik sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2026–2031, menandai penguatan komitmen daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kanker berbasis…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa

Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa

Pimpin YKI NTB, Bunda Sinta Serukan Gerakan Bersama Lawan Kanker

Pimpin YKI NTB, Bunda Sinta Serukan Gerakan Bersama Lawan Kanker

Dampingi Mensos, Gubernur NTB Perkuat Sinergi Penanganan Kimiskinan di NTB

Dampingi Mensos, Gubernur NTB Perkuat Sinergi Penanganan Kimiskinan di NTB

Dibawah Kepemimpinan Lalu Iqbal, Tiga Kementetian Apresiasi Capaian Kinerja Pemprov NTB

Dibawah Kepemimpinan Lalu Iqbal, Tiga Kementetian Apresiasi Capaian Kinerja Pemprov NTB

Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen

Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen