Tim Redaksi
“Kami berterimakasih dan mengapresiasi sebesar-besarnya atas saran dan masukan yang diberikan Fraksi-Fraksi dari DPRD NTB,”
Mataram (KabarBerita) – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) membahas Jawaban Gubernur mengenai pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap satu buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa Gubernur.
Adapun Raperda yang diusulkan Lalu Muhamad Iqbal selaku Gubernur NTB adalah Konversi PT. Bank Perkereditan Rakyat NTB Perseroda menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syari’ah NTB Perseroda.
Menanggapi pandangan umum Fraksi-Fraksi Gubernur NTB memberikan jawaban, yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Abul Chair yang mewakilinya saat Rapat Paripurna menyampaikan, apresiasi dan terimaksih terhadap berbagai saran dan masukan guna melengkapi dan menyempurnakan Raperda yang sedang berproses.
“Kami berterimakasih dan mengapresiasi sebesar-besarnya atas saran dan masukan yang diberikan Fraksi-Fraksi dari DPRD NTB,” ujar Sekda NTB saat membacakan jawaban Gubernur atas satu buah Raperda di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (2/6).
Dikatakannya juga, dengan adanya Konversi ini harmonisasi dalam ketentuan transisi akan menjamin hak dan kewajiban konsumen dan perusahaan secara hukum serta restrukturisasi pembiayaan dengan portofolio syariah yang lebih luas dan kerakyatan (sektor ril) sedangkan dari pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, Sekda mengatakan, transformasi yang dipengaruhi kesiapan regulasi, sumberdaya manusia, infrastruktur digital dan core banking sistem menuju syariah dengan kompetensi yang sesuai.
“Nantinya, keberhasilan PT. BPR Syariah diukur dari perluasan akses pembiayaan inklusif, mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir dan memperkuat ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Abul Chair juga mengatakan konversi ini sebagai pondasi ekonomi syariah dalam rantai integrasi Bank NTB, BPRS, Jamkrida Syariah, Koperasi Syariah dan UMKM dalam ekosistem syariah yang nyata dan berdampak terhadap masyarakat.
Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB Sambirang Ahmadi mengatakan konversi PT. BPR NTB Perseroda ke PT.BPRS NTB Perseroda menjadi langkah yang relevan dengan melihat perkembangan ekosistem syari’ah daerah, hal ini dianggap tepat guna untuk mendukung semua lini keuangan daerah berbasis Syari’ah di NTB.
“Dengan adanya industri jasa keuangan syari’ah lainnya maka wajib hukumnya BPR menjadi Syariah, supaya menjadi industri keuangan yang saling menguatkan satu sama lain,” ujar Politisi PKS itu.
Lebih lanjut Sambirang menambahkan NTB merupakan pasar ekonomi syari’ah yang strategis, dengan banyaknya perkembangan jasa keuangan berbasis syari’ah yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah, itu bisa dilihat dari perkembangan Bank NTBS yang begitu pesat, ia menyebut Rapaerda yang diajukan Gubernur NTB tentang Konversi PT. BPR Perseroda menjadi PT. BPRS Perseroda sangat tepat, guna perkembangan Perekonomian daerah.
“Jadi saya mengimpikan NTB menjadi Laboratorium pembelajaran industri jasa keuangan syariah di Indonesia karena tidak banyak daerah yang sudah menerapkan sistem ekonomi syari’ah ini,” ucapnya.
Sambirang meyakini dengan penerapan jasa keuangan berbasis Syari’ah di NTB, nantinya mampu menjadi barometer penerapan jasa keuangan syari’ah di seluruh Indonesia.
“Jadi kalau kita bisa mempercepat pembahasan ini, kemudian gagasan holding industri jasa keuangan syari’ah bisa kita bentuk di NTB, saya yakin ke depan NTB menjadi model pembelajaran laboratorium industri jasa keuangan syari’ah di Indonesia,” pungkasnya. (Wira)
