Kabarberita
MATARAM (KabarBerita)-Maraknya tindakan asusila yang dilakukan oknum-oknum pendidik pada lingkungan pendidikan terutama sekali dilingkungan Pondok Pesatren (Ponpes) menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Kepala Dinas Sosial Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri angkat bicara soal fenomena yang marak terjadi di dunia pendidikan tersebut.
Masyhuri sapaan akrabnya menegaskan, jika sudah menjadi kewajiban bersama dalam mendukung pendidikan anak, terutama sekali dari orang tua dan para guru. Dan dengan adanya komunikasi yang baik bisa menjadi solusi dan mempersempit gerak dari para oknum yang ingin melakukan tindak asusila. “Jadi komunikasi antara keluarga dan anak tetap harus terjalin, jangan totalitas 100 persen diserahkan ke pondok saja,” tegas Masyhuri, pada Senin (02/02/2026) kemarin.
Terkait adanya tindak asusila dilingkup pendidikan (Pondok Pesantren), Masyhuri mengatakan jika, siapapun bisa menjadi pelaku selama adanya kesempatan yang dimilki serta adanya kelainan jiwa serta dorongan-dorongan eksternal, itu bisa menjadi pemicu tindakan tersebut. “Selama ada kelainan jiwa, kesempatan dan dorongan itu menjadi pemicu dari pelaku melakukan tindakan tersebut,”terangnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Masyhuri menekankan perlu penyempitan ruang yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terdekat, terutama sekali keluarga. Dengan melakukan komunikasi yang baik terhadap anaknya. “Memberikan ruang yang lebih sempit kepada para pelaku untuk beraksi, dengan adanya komunikasi lebih intens dari keluarga,”ujar Masyhuri.
Selain itu, Ia juga berharap supaya ada keterbukaan melalui komunikasi yang terjalin antara anak dan orang tua sebelum timbulnya akibat yang tidak diinginkan.
Dan perlunya transpormasi dan perbaikan dilingkungan pendidikan yang saat ini yang mengalami masalah. “Dan yang perlu untuk diingat bahwa tidak semua, hanya ada beberapa dan itu dilakukan oleh oknum bukan pondoknya yang salah,”jelasnya.
Ia juga menghimbau supaya adanya kontrol untuk para santri, perlunya pengawas dalam kegiatan santri, dan diusahakan sipatnya terbuka, jangan adanya ketertutupan dalam melakukan suatu kegiatan. “Jangan sampai ada aktifitas santri yang sembunyi, dan ini yang tidak bagus,”ucapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa terkait sanksi, ada lembaga khusus yang menangani, sedangkan OPD yang ia pimpin, hanya bisa memberikan saran dan masukan, supaya kedepannya tidak terjadi permasalahan yang sama dan terus berulang tersebut. “Jadi kami dari dinas hanya bisa memberikan saran dan masukan kepada pondok untuk tetap melakukan perbaikan. Dan Terkait sanksi ada pihak berwenang yang memutuskan, semua tindak pidana memilki regulasi, semua tindakan asusila pasti ada sanksinya,”imbuhnya. (Wira/red).
admin web
