Kabarberita
MATARAM (KabarBerita)-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) alokasikan anggaran sebesar Rp 844,28 miliar yang akan digunakan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara pada tahun anggaran 2026.
Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ahmadi menyampaikan, besaran anggaran tersebut hingga saat ini telah dikunci untuk TPP ditahun anggaran 2026 mencapai Rp 844,28 miliar. Langkah ini menjadi informasi awal bagi puluhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov NTB yang menantikan kepastian tunjangan. Meski masih menunggu pertujukan dari Gubernur NTB, H. Lalu Muhammad Iqbal. “Sudah ditandatangani semua oleh tim TPP. Sekarang tinggal menunggu persetujuan dari Bapak Gubernur, dengan tarif yang sesuai dengan DPA tahun 2026,” ujar Ahmadi di Mataram pada, Selasa (03/2/2026).
Ahmadi juga menyampaikan semua berkas verifikasi dari tim pelaksana kini telah selesai secara administratif dan sudah berada di meja pimpinan daerah untuk ditinjau lebih lanjut. Dan untuk pencairan dana tersebut sepenuhnya berada di bawah wewenang gubernur selaku pemegang kebijakan tertinggi dan setelah dilakukannya validasi akhir. “Kira-kira 800-an miliar rupiah ya kalau untuk satu tahun itu. Nilainya sama seperti tarif setahun yang lalu,”ungkapnya.
Untuk skema pembayaran tunjangan tersebut, lanjut Ahmadi, dipastikan tetap mengikuti standar nominal periode sebelumnya guna menjaga stabilitas fiskal dilingkup Pemda. Tercatat terdapat puluhan ribu pegawai yang menjadi sasaran penerima manfaat, terdiri dari gabungan PNS serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Penuh Waktu. “Detailnya nanti bisa dikonfirmasi ke BKD mengenai jumlah pastinya, tapi dari data kami sekitar 28.000 orang termasuk P3K, kecuali yang paruh waktu tidak diberikan,”katanya.
Ahmadi menambahkan, mengenai wacana kenaikan nilai tunjangan di masa depan, otoritas terkait menekankan bahwa hal tersebut masih bersifat usulan dan memerlukan kajian klinis yang sangat mendalam. Pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru meramalkan angka pasti karena prosesnya harus melewati berbagai tahapan birokrasi yang panjang. “Kalau ada peningkatan, itu baru perkiraan saja. Kita mengacu pada yang sekarang dulu. Nanti kalau ada persetujuan dari Kemendagri, dan itu pun juga dibahas dengan DPRD melalui KUA-PPAS,”tambahnya
Ahmadi juga mengungkapkan bahwa, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemprov NTB seperti BKD, Dinas LHK, Polhut hingga Satpol PP. Telah melakukan pengajuan terkait TPP tersebut. Sedangkan untuk OPD yang belum mengajukan akan dikonfirmasi lebih lanjut. “Kami akan bersurat kepada OPD-OPD lain tersebut. Pendapat dari mereka sendiri kita lihat dulu, baru nanti kita bahas secara klinis,”katanya.
Ahmadi juga mengatakan bahwa hasil analisis dari setiap dinas nantinya akan menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan arah kebijakan strategis organisasi di masa mendatang. Seluruh upaya restrukturisasi ini dilakukan secara objektif agar selaras dengan kebutuhan pembangunan dan efisiensi birokrasi di Nusa Tenggara Barat. “Kita baru tahap inventarisasi usulan-usulan saja namanya usulan kan. Tentu kita ada pembahasan lebih klinis gitu dengan semua unsur,”pungkasnya. (Wira/red).
Tim Redaksi
