Kabarberita
Mataram(KabarBerita)— Pemerintah Kota Mataram menyatakan komitmen penuh dalam menjalankan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) setelah ditetapkan sebagai salah satu daerah pilot project nasional. Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menegaskan, program ini akan dijalankan secara serius karena memiliki manfaat besar, tidak hanya untuk penyaluran bantuan, tetapi juga sebagai fondasi penataan data pembangunan secara menyeluruh.
Menurut Mohan, digitalisasi bansos menjadi instrumen penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Penataan data penerima manfaat dinilai krusial, mengingat data sosial bersifat dinamis dan terus berubah.
“Program ini bukan sekadar untuk penyaluran bansos. Data yang tertata dengan baik sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan berbagai program pemerintah lainnya,” tegasnya.
Mohan mengaku optimistis Kota Mataram mampu melaksanakan program ini dengan baik. Faktor geografis yang relatif dekat antarwilayah serta tingkat literasi masyarakat terhadap teknologi informasi menjadi modal penting dalam percepatan implementasi.
Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program tetap sangat bergantung pada kesiapan sistem dan kekuatan pendampingan di lapangan. “Masyarakat kita sudah cukup familiar dengan teknologi, tinggal sistemnya yang harus kuat dan pendampingannya yang konsisten,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mohan menjelaskan bahwa digitalisasi bansos bertujuan memastikan seluruh program bantuan pemerintah tetap akurat di tengah perubahan kondisi sosial masyarakat. Mulai dari kelahiran, kematian, hingga perubahan status ekonomi warga menjadi variabel yang harus terus diperbarui secara berkala.
“Data itu tidak pernah statis. Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada juga yang meningkat kondisi ekonominya. Semua itu harus dirapikan agar kebijakan tidak salah sasaran,” jelasnya.
Pemerintah Kota Mataram sendiri diberi waktu empat bulan untuk menyiapkan sekaligus merealisasikan program digitalisasi bansos tersebut. Mohan menegaskan, akselerasi akan dilakukan agar target bisa tercapai tepat waktu.
“Kami harus bergerak cepat. Empat bulan ini adalah waktu yang sangat terbatas, tapi kami berupaya memastikan program ini bisa berjalan dengan baik di Kota Mataram,” katanya.
Sebagai langkah awal, Mohan mengaku telah menggelar rapat internal dan meminta agar segera dibentuk tim khusus. Tim ini akan melakukan studi tiru ke Banyuwangi, yang hingga kini dinilai sebagai daerah paling berhasil dalam menerapkan digitalisasi bansos.
“Banyuwangi saat ini dianggap paling sukses. Bahkan Kementerian Sosial dan tim ahli presiden mendorong daerah-daerah untuk belajar ke sana,” ungkap Mohan.
Tim pelaksana digitalisasi bansos di Kota Mataram nantinya tidak hanya melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga unsur eksternal. Salah satunya adalah Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan berperan dalam penguatan dan validasi data.
Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kota Mataram berharap program digitalisasi bansos dapat menjadi model tata kelola bantuan sosial yang transparan, akurat, dan berkelanjutan.
