Kabarberita
Mataram(KabarBerita)– Beratnya persyaratan penyiapan lahan dan kebutuhan anggaran menjadi alasan utama Pemerintah Kota Mataram belum bisa langsung menindaklanjuti tawaran pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berkapasitas 300 ton per hari. Wali Kota Mataram Mohan Roliskana pun berharap proyek tersebut dapat diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar dikembangkan sebagai TPST skala regional.
Mohan menegaskan, tawaran pembangunan TPST yang didukung pemerintah pusat melalui Bank Dunia tersebut memang sangat menarik. Namun, sejak awal pihaknya melihat persyaratan yang harus dipenuhi tidaklah mudah, terutama terkait ketersediaan lahan dan kesiapan fiskal daerah.
“Ini memang harus dikaji secara matang karena persyaratannya tidak mudah. Dari awal sudah terlihat bahwa prosesnya cukup kompleks, mulai dari ketersediaan lahan hingga kebutuhan anggaran yang nilainya cukup besar dan harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah,” ujar Mohan.
Salah satu syarat utama yang menjadi kendala adalah penyiapan lahan seluas sekitar satu hektare. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta menyiapkan dana stimulan sekitar Rp2,7 miliar per tahun. Meski demikian, Mohan menyebut kebutuhan dana tersebut masih mungkin disiasati, berbeda dengan persoalan lahan yang dinilai lebih berat.
Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Pemkot Mataram tetap memberikan apresiasi atas tawaran pembangunan TPST tersebut. Menurut Mohan, apabila proyek berkapasitas besar itu bisa terealisasi, maka persoalan sampah di Kota Mataram dapat ditangani secara signifikan, bahkan hingga lintas daerah.
“Kalau ini bisa terwujud, persoalan sampah kita bisa tuntas sekali. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ke depan kita justru menerima sampah dari luar daerah dengan skema subsidi tertentu,” katanya.
Karena itu, Pemkot Mataram berharap proyek TPST 300 ton per hari tersebut dapat diarahkan menjadi program regional dan dikelola oleh pemerintah provinsi atau melibatkan daerah-daerah sekitar Kota Mataram agar lebih prospektif dan berkelanjutan.
“Kami berharap tawaran ini bisa diambil alih oleh pemerintah provinsi sehingga menjadi TPST regional. Kalau dikelola bersama, peluang keberhasilannya tentu lebih besar,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkot Mataram tetap melanjutkan upaya penanganan sampah yang telah direncanakan. Pada tahun ini, pemerintah pusat dijadwalkan membangun TPST di kawasan Kebon Talo. TPST tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2026 dengan kapasitas sekitar 60 ton per hari.
“Dengan adanya TPST di Kebon Talo nanti, ditambah dukungan insinerator, insyaallah beban sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir bisa direduksi,” Pungkasnya.
