Kabarberita
Mataram(KabarBerita) – Anggota DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota Mataram dalam melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan energi melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
Kebijakan tersebut diantaranya dilakukan dengan mendorong pejabat beralih menggunakan sepeda maupun angkutan massal untuk mobilitas, khususnya dalam kegiatan kedinasan.
“Efisiensi mau tidak mau harus dilaksanakan karena itu kebijakan negara. Yang penting sekarang efisiensi tersebut tidak berpengaruh pada kinerja,” ujar Misban.
Politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat itu menyambut positif kebijakan Wali Kota Mataram yang membatasi penggunaan kendaraan dinas dengan mengarahkan pejabat menggunakan bus atau moda transportasi bersama ketika menghadiri kegiatan di luar kantor.
Ia mencontohkan, penggunaan bus oleh Wali Kota bersama jajaran pejabat saat menghadiri rapat paripurna di DPRD dinilai sebagai langkah konkret yang patut diapresiasi.
“Tadi Pak Wali bersama pejabatnya menggunakan bus saat menghadiri rapat paripurna, dan itu sangat positif,” katanya.
Menurut Misban, penggunaan angkutan massal tidak hanya berdampak pada efisiensi energi, tetapi juga meningkatkan kekompakan dan kebersamaan antarpejabat. Ia menilai suasana rapat di DPRD bahkan terlihat lebih semarak sejak kebijakan tersebut diterapkan.
“Sejak menggunakan bus, kegiatan rapat di dewan terlihat lebih semarak, lebih ramai, ada kekompakan para pejabat. Itu artinya pembatasan kendaraan dinas tidak begitu mempengaruhi mobilitas pejabat,” jelasnya.
Selain penggunaan bus, Misban juga mengapresiasi kebijakan Wali Kota Mataram yang mendorong penggunaan sepeda sebagai alat transportasi ke kantor. Menurutnya, dengan luas wilayah Kota Mataram yang relatif kecil, penggunaan sepeda dinilai masih sangat memungkinkan diterapkan.
“Ingat, Mataram itu wilayahnya kecil. Saya yakin tidak terpengaruh apapun yang dipakai, masih bisa terjangkau, mungkin pengaruhnya hanya lelah sedikit,” ujarnya.
Terkait adanya kekhawatiran bahwa penggunaan sepeda dapat mempengaruhi efektivitas kinerja, Misban menilai hal tersebut sangat bergantung pada kesiapan dan sikap para pejabat dalam menyikapi kebijakan yang ada.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua aparatur sipil negara (ASN) dapat dibatasi penggunaan kendaraan dinas. ASN yang memiliki tugas pelayanan langsung di lapangan tetap harus didukung dengan kendaraan operasional.
“Tentu masih ada ASN yang harus tetap diberikan fasilitas kendaraan dinas. Kalau bertugas sebagai penyuluh, masa pakai sepeda terus,” tegasnya.
Tim Redaksi
