Kabarberita
“Terkait penilaian saya terhadap kemajuan pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, saya dapat menyatakan bahwa telah terjadi arah perubahan yang nyata, meskipun tantangannya masih sangat berat,”
Mataram, (KabarBerita) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menilai pendidikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengalami perubahan yang signifikan. Sekalipun, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam membangun sektor pendidikan di Tanah Air tidak lah mudah.
“Terkait penilaian saya terhadap kemajuan pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, saya dapat menyatakan bahwa telah terjadi arah perubahan yang nyata, meskipun tantangannya masih sangat berat,” kata Lalu kepada wartawan, Sabtu (2/5).
Lalu Hadrian mengungkapkan kemajuan yang paling konkret ialah revolusi infrastruktur pendidikan. Ia mencontohkan pada tahun sebelumnya Indonesia hanya mampu merenovasi sekitar 17.000 sekolah, sementara pada tahun 2026 angka tersebut naik drastis menjadi 70.000 sekolah.
“Dan pemerintah menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan selesai direnovasi,” katanya.
Selain itu, Legislator dari Fraksi PKB ini menyebut bila pemerintah mendorong transformasi digital dengan memasang papan pintar atau smart board interaktif di ruang kelas, tunjangan guru non-ASN, dan meluncurkan program Sekolah Rakyat.
“Pada akhirnya, kesimpulan saya adalah bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran, serius dalam membenahi aspek infrastruktur pendidikan, namun kami akan terus mengawal SDM, yakni para guru, berjalan seimbang,” kata dia.
Kendati begitu, Miq Ari sapaan akrab Lalu Hadrian Irfani mengakui bahwa kualitas dan mutu pendidikan, belum sepenuhnya merata dan belum dapat diakses secara adil oleh seluruh warga negara.
Menurutnya, masih ada kesenjangan antardaerah perkotaan dan daerah pedalaman, terutama di kawasan 3T. Ia mengatakan meski anggaran pendidikan yang secara nominal besar, ternyata belum mampu menjawab seluruh kebutuhan riil di lapangan.
“Biaya distribusi guru dan fasilitas belajar di daerah terpencil lebih mahal dibandingkan di kota, sehingga banyak sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik dan infrastruktur,” ungkapnya.
Bagi Miq Ari, hal ini merupakan pekerjaan rumah (PR) besar yang menuntut kehadiran negara secara sungguh-sungguh baik untuk siswa di Jakarta maupun di Papua. Dirinya menekankan pendidikan yang bermutu untuk semua tidak cukup hanya dengan gedung baru yang megah.
“Tetapi juga harus diiringi dengan kualitas belajar yang unggul bagi setiap anak bangsa,” tegas Ketua DPW PKB NTB itu. (*)
