admin web
MATARAM (KabarBerita) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas tenaga Kerja (Disnaker) angkat bicara terkait viralnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami tindak asusila diluar negeri yang disebarkan melalui platform media sosial yang mengakui dirinya berasal dari NTB.
Kepala Disnaker NTB, Aidy Furqon menyatakan hingga saat ini belum pihaknya belum mendapatkan konfirmasi dari pihak yang mengalami tindak asusila, meskipun jajarannya telah menghubungi pihak yang menyebarluaskan video tersebut.
“Kita sudah coba menghubungi orang yang meng-upload, agar kita dapat informasi tapi dia tidak menjawab dan tidak merespon,” ujarnya saat memberikan keterangan ke awak media di Kantor Gubernur NTB, pada Kamis (07/05/2026).
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya sudah menghubungi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut tentang data dari PMI tersebut, tapi masih belum ada jawaban dari pihak yang bersangkautan meskipun sudah melayangkan konfirmasi pekan lalu.
“Kita sudah menghubungi Kemenlu tapi sampai hari ini kita tidak dapat data, dan informasi lebih valid dari KBRI,” ucapnya.
Dikatakannya juga jika terjadi hal seperti itu yaitu tindakan asusila biasanya pihak keluarga akan melakukan laporan ke kantornya tapi sampai sekarang belum ada laporan yang diterima.
“Biasanya kalau ada peristiwa seperti ini, ada saja laporan dari pihak keluarga tapi ini zonk,” terangnya.
Lebih jauh dikatakannya berdasarkan hasil penelusuran dari Disnaker ternyata video tersebut disebarkan bukan dari NTB melainkan luar daerah yaitu Jawa Barat.
“Jadi setelah kami telusuri video tersebut di-upload bukan orang sini, tetapi orang Jawa Barat dan sampai saat ini tidak bisa dihubungi,” jelasnya.
Ia juga menghimbau kepada masyarakat supaya supaya tidak terlalu cepat percaya dan tertarik dengan pemberangkatan sebagai PMI apalagi bukan dari jalur resmi Pemerintah.
“Supaya aman pakai sistem yang prosedur saja artinya yang unprosedural hindarilah,” paparnya.
Ia juga menyatakan jika pemberangkatan yang resmi atau prosedural tentunya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang menjadi informasi yang diterima diawal.
” Karena kalau yang prosedural kita pastikan tidak akan meleset, kalau ada yang meleset pasti dijamin oleh perusahaan,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan jika KBRI akan menangani baik yang prosedural dan unprosedural sedangkan untuk video yang beredar tersebut belum bisa dikonfirmasi sampai saat ini.
“Jadi KBRI juga masih mencari datanya, dan kita hubungi nomor yang upload juga gak ada respon balik,” tuturnya.
Aidy sapaanya menambahkan jika terjadi kasus seperti itu, biasanya ia dan pihaknya akan menghubungi lansung KBRI negara tempat kejadian tersebut untuk melakukan verifikasi dan tindakan lebih lanjut.
“Jadi Selama ini kalau ada kejadian di luar negeri kami hubungi kedutaannya dinegara manapun,” pungkasnya.
Ia juga mengkonfirmasi jika Disnaker NTB memang mempunyai layanan pengaduan guna memudahkan PMI untuk melaporkan jika ada kendala atau ada permasalahan yang dialami ketika berada di luar negeri. “Kalau pengaduan kita ada, dan yang inipun tidak ada pengaduan, dan yang selama ini melakukan pengaduan biasanya tentang upah dan PHK sepihak,” pungkasnya. (Wira/red).
