Kabarberita
MATARAM (KabarBerita)-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi NTB Dr. H. Ahsanul Khalik menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus sikap tegas atas mencuatnya sejumlah kasus dugaan penipuan yang mengatasnamakan Program Makan Bergizi Gratis di beberapa wilayah di NTB.
Kasus serupa sebenarnya sudah lama ada diduga sejak awal program MBG ini digulirkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Dan Pemerintah Provinsi NTB melalui Satgas MBG dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah berulang kali dan secara terbuka mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan BGN, mengatasnamakan yayasan tertentu ataupun mengatasnamakan Pemerintah Daerah, apalagi dengan meminta uang, komitmen dana, atau pembayaran apa pun dengan dalih menjadi mitra MBG. “Kami tegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa, program MBG tidak pernah memungut biaya dalam bentuk apa pun,”tegas doktor AKA sapaan akrab Staf Ahli Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi NTB kepada KabarBerita, Selasa (23/12/2025).
AKA menyadari, bahwa kasus serupa memang diduga terjadi di berbagai provinsi dan ini juga telah diingatkan oleh Badan Gizi Nasional. Untuk dimaklumi, tidak ada penunjukan mitra melalui jalur perorangan, lobi, atau perantara. “Seluruh proses kemitraan hanya dilakukan melalui mekanisme resmi dan portal yang ditetapkan oleh BGN,”tambahnya.
Atas kasus-kasus dugaan penipuan yang kini bergulir, sambung AKA yang saat ini ikut ikhtiar sebagai Calon Sekda NTB, bahwa Pempro NTB secara tegas meminta dan mendorong seluruh pihak yang merasa dirugikan untuk segera melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Baik ke pihak kepolisian, dan/atau Kejaksaan, terutama apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat atau penyelenggara negara. “Kami menilai langkah hukum ini sangat penting agar, memberikan efek jera kepada para pelaku, melindungi masyarakat dari korban lanjutan, membersihkan program negara dari praktik-praktik curang dan menegakkan keadilan dan kepastian hukum,”terangnya seraya mengingatkan.
AKA menyatakan, Pemerintah Provinsi NTB tidak akan mentolerir siapa pun yang memanfaatkan program prioritas nasional untuk kepentingan pribadi dengan cara merugikan masyarakat. “Perlu kami tegaskan, Program Makan Bergizi Gratis adalah program strategis nasional yang menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tujuan mulia meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan masa depan generasi bangsa,”tegasnya kembali.
Karena itu, segala bentuk penipuan, penggelapan, dan manipulasi yang mengatasnamakan MBG bukan hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga mencederai nama baik negara dan kehormatan program Presiden. “Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami mendesak APH untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu, serta menyeret seluruh pihak yang terlibat ke proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan,”desaknya.
Pemerintah Provinsi NTB, Satgas MBG NTB, dan BGN berkomitmen penuh menjaga integritas, kredibilitas, dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, serta memastikan program ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, tanpa tercoreng oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
AKA menyebutkan hingga saat ini jumlah dapur MBG yang telah berjalan diseluruh kabupaten Kota NTB sudah mencapai 600 dapur. “Sekarang sudah ada 600 dapur telah berjalan di NTB,”pungkasnya. (Sal/red).
