Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Komisi V yang sekaligus Badan Anggaran (Banggar), Abdul Hadi, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, khususnya terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Politisi senior PKS NTB ini, menyampaikan bahwa pemanfaatan APBD harus fokus pada peruntukan yang telah ditetapkan, terutama sektor infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama di daerah.
“Jadi fokusnya apa yang menjadi peruntukan bagi daerah karena ini kan lebih banyak ke infrastruktur yang disampaikan oleh daerah,” ujarnya, seusai melakukan pertemuan Banggar dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB di Pendopo tengah Gubernur, Kamis (13/11/2025).
Selain efektivitas APBD, Abdul Hadi juga mendorong agar pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dimaksimalkan untuk menopang pembangunan.
Abdul Hadi juga menyinggung isu pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD), Ia mengakui bahwa kebijakan ini menimbulkan implikasi signifikan terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, ia mendorong komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
“Jadi Kemendagri terus membangun komunikasi tentang ini (TKD,red). Dan kami juga di Banggar tentunya menyampaikan kepada pemerintah, mudahan kedepannya Presiden juga memberikan kebijakan yang mendukung kepentingan daerah,” ucapnya.
Abdul Hadi juga menambahkan bahwa untuk menghindari kasus serupa yang merugikan daerah seperti yang pernah terjadi di salah satu daerah (Kabupaten Pati), karena adanya peningkatan pajak yang dilakukan. Ia meminta pemerintah daerah harus proaktif berkonsultasi dengan pusat terkait upaya peningkatan penerimaan.
Abdul Hadi juga menyoroti dampak dari penyelenggaraan acara-acara berkelas internasional. Menurutnya, event-event besar memiliki dampak yang bersifat makro atau nasional. Meskipun perputaran uang di daerah jelas terjadi, penerimaan yang masuk langsung ke kas negara masih menjadi catatan. Merujuk pada kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi NTB. Ia memaparkan sektor-sektor utama penyumbang PDRB di NTB, di antaranya pertanian sekitar 20 persen, tambang sekitar 20 persen serta pariwisata, UMKM, dan industrialisasi dan lain-lainnya.
“Tapi yang diterima oleh negara ini yang masih menjadi catatan kita. Kalau dalam catatan kita tahun ini sampai 180 triliun, masuk PDRB kita, dalam pengelolaan perekonomian kita di NTB,” tuturnya.
Lebih lanjut, Abdul Hadi menekankan bahwa meskipun terjadi pemotongan TKD yang berimplikasi pada infrastruktur, kepala daerah memiliki peluang untuk mendapatkan alokasi pembangunan melalui pendekatan langsung ke kementerian dan lembaga terkait.
“Dekat ke Kementerian PU, perhubungan, dan dekat ke menteri-menteri infrastruktur untuk mendapatkan bagian, jatah kue di daerah masing-masing,” ujarnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Abdul Hadi menegaskan fungsinya sebagai penyambung lidah daerah. Ia mencontohkan langkah proaktifnya di NTB. “Alhamdulillah saya mencoba menyambungkan Bupati Lobar, Bupati KLU, Bupati Sumbawa, saya dampingi ke kementerian,”ucapnya.
Hasilnya, sebagian besar kebutuhan infrastruktur di daerah tersebut mendapat respons positif. “Alhamdulillah sebagian mereka dapat, riil langsung menterinya langsung melihat kondisi. Intinya pendekatan yang harus lebih intens yang harus dilakukan tiap kepala daerah,”pungkasnya. (Wir/red).
