Tim Redaksi
Mataram (KabarBerita) – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan proses pelelangan kendaraan dinas milik berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Provinsi NTB dilakukan secara terbuka serta bisa diikuti oleh seluruh masyarakat melalui sistem lelang daring.
Kepala Bidang (Kabid) Barang Milik Daerah (BMD) BKAD NTB Hidayaturrohman, menjelaskan pelelangan kendaraan dinas tidak dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui sejumlah tahapan administrasi dan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Dimana, proses pelelangan diawali dengan usulan dari OPD pengguna kendaraan yang mengajukan kendaraan yang dinilai sudah tidak lagi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.
“Pertama, kendaraan dinas itu harus diusulkan oleh OPD karena dinilai sudah tidak mendukung fungsi, Setelah itu dilakukan penelitian terhadap kondisinya, dibuat berita acara, kemudian ada permohonan pemindahtanganan dari OPD,” ujar Dayat sapaan Kabid BMD di BKAD NTB itu, saat ditemui di ruangannya, Senin (13/7/2026).
Lebih lanjut Dayat mengatakan, BKAD melakukan penelitian dan penilaian terhadap aset yang akan dilelang, Penilaian tersebut menjadi dasar penetapan harga limit sebelum kendaraan dilepas melalui mekanisme lelang negara, dimana untuk pelelangan kali ini penilaian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Denpasar, yang bertugas menentukan nilai dasar setiap kendaraan.
“Penilaian dilakukan oleh penilai pemerintah, Saat ini kami menggunakan penilai dari DJKN Denpasar untuk menetapkan harga limit atau harga dasar kendaraan,” ucapnya.
Dikatakannya juga, seluruh proses lelang akan dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) secara daring, sehingga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi.
“Semua orang bisa ikut, Masyarakat tinggal membuat akun pada situs lelang resmi, kemudian mengikuti prosedur yang telah ditentukan, Pelelangan ini terbuka untuk umum,” terangnya.
Dayat menambahkan saat ini, BKAD NTB tengah berada pada tahap pengajuan dokumen ke KPKNL, Setelah pengumuman dipublikasikan, peserta diberikan waktu sekitar lima hari sebelum proses penawaran ditutup.
Pada tahap pelelangan kali ini, Pemerintah Provinsi NTB akan melelang 29 unit kendaraan dinas (Randis), untuk kondisi kendaraan sendiri, ia menyebut seluruh calon peserta diberikan kesempatan untuk melihat langsung unit yang akan dilelang sesuai jadwal yang diumumkan oleh panitia.
“Silakan nanti dicek langsung kondisinya, akan ada jadwal khusus bagi masyarakat yang berminat untuk melihat kendaraan sebelum mengikuti lelang,” ucapnya.
untuk harga setiap kendaraan menurutnya, akan berbeda karena mengikuti hasil penilaian DJKN, harga limit menjadi batas minimal penawaran sehingga nilai kendaraan tidak dapat turun di bawah harga dasar.
“Harga dasarnya ditetapkan oleh DJKN. Dalam proses lelang, harga hanya bisa naik sesuai penawaran peserta, tidak bisa turun dari harga limit,” paparnya.
Ia berharap mekanisme pelelangan secara terbuka tersebut dapat menjamin transparansi pengelolaan aset daerah sekaligus memberikan kesempatan yang adil kepada masyarakat untuk memperoleh kendaraan dinas yang dilepas pemerintah.
“Jadi harapan kita, lelang dilakukan secara transparan dan semua mendapatkan hak untuk ikut,” pungkasnya.
