Tim Redaksi
Mataram (KabarBerita) – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat peningkatan kinerja penyerapan anggaran pada Semester I Tahun 2026. Hingga pertengahan tahun, realisasi anggaran telah mencapai Rp5,61 miliar atau 40,44 persen dari total pagu sebesar Rp13,87 miliar. Capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2025 yang baru mencapai 25,38 persen.
Selain penyerapan anggaran, realisasi pendapatan juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga Semester I Tahun 2026, pendapatan telah mencapai Rp857,23 juta atau 49,55 persen dari target sebesar Rp1,73 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari retribusi pelayanan kepelabuhanan. Sementara itu, capaian program tertinggi berasal dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 46,75 persen, disusul Program Penyelenggaraan Pelayaran sebesar 25,92 persen dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar 9,46 persen.
Pembahasan laporan realisasi anggaran bersama DPRD NTB diwarnai sejumlah catatan kritis dari para anggota dewan. Anggota DPRD SUDIRSAH menilai posisi Dishub sangat strategis dalam mendukung konektivitas masyarakat. Ia menyoroti belum optimalnya penerimaan daerah dari sektor transportasi, khususnya retribusi penyediaan tempat khusus parkir yang baru terealisasi 78,11 persen dari target. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan optimalisasi aset dan pelayanan transportasi belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas program dan pemanfaatan anggaran.
Sementara itu, H. Seoharto mempertanyakan masih adanya tunggakan administrasi pada belanja barang dan jasa, perbedaan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, serta meminta penjelasan apakah kondisi tersebut terjadi karena faktor perencanaan atau sebab lainnya. Ia juga mendorong agar Dishub lebih memprioritaskan pengembangan transportasi publik, khususnya bagi masyarakat di wilayah terisolasi, memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan, serta memberikan perhatian lebih besar pada sektor pelayaran mengingat NTB merupakan daerah kepulauan.
Sorotan terhadap layanan pelayaran juga disampaikan Fikri yang meminta DISHUB menjelaskan langkah konkret dalam meningkatkan kelancaran pelayanan penyeberangan, khususnya di Pelabuhan Poto Tano. Senada dengan itu, ROB meminta pemerintah memastikan kenyamanan penumpang dan mengambil tindakan tegas terhadap kapal-kapal yang tidak memenuhi standar kelayakan berlayar.
Di sisi lain, PANJI menyoroti belum meratanya pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) terutama di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Dinas Perhubungan NTB menegaskan akan tetap mempertahankan target pendapatan yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pengelolaan terminal serta penguatan pelayanan transportasi. Pada perubahan anggaran, Dishub juga akan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah KSB, termasuk penambahan PJU.
DISHUB menjelaskan bahwa beberapa penyesuaian anggaran dipengaruhi oleh kebutuhan belanja pegawai, proyek PJU, serta penyusunan berbagai kajian pengembangan dan pemetaan potensi sektor transportasi. Terkait besaran anggaran yang dikelola, Dishub menegaskan bahwa sektor transportasi merupakan bagian penting dalam mendukung agenda prioritas Pemerintah Provinsi NTB, termasuk penguatan konektivitas sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan pembangunan daerah.
Terkait pengawasan angkutan wisata (travel), Dishub menjelaskan bahwa kewenangan penyelenggaraan transportasi tertentu berada di pemerintah pusat. Namun demikian, perizinan tetap menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Untuk itu, Dishub telah melakukan pertemuan dengan asosiasi travel guna memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan perizinan serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat. (Red)
