Fathul Gani : Edukasi Melalui Sosialisasi Langkah Pemberantasan Rokok Ilegal

Mataram, (KabarBerita) – Perlunya Sosialisasi dan Edukasi pada konsumen untuk memberantas Rokok Ilegal supaya tidak merugikan Negara harus digencarkan.

Hal itu disampaikan Kepala Satuan Pol PP Provinsi  NTB Dr. Fathul Gani di ruang kerjanya, Rabu (18/6).

“Masyarakat hari ini kurang tahu tentang rokok ilegal, ada yang tahu, ada yang tidak tahu, jadi terkait para konsumen kita kalau sesuatu itu murah dan sesuai selera pasti akan membelinya baik legal maupun ilegal jadi perlu disosialisasikan kerugian Negara yang ditimbulkan,” terangnya.

Fatgan mengatakan Strategi untuk menyikapi hal tersebut adalah dengan duduk bersama dengan pihak bea cukai dan beberapa instansi terkait guna membuat komitmen dan kesepakatan bersama supaya  memulai dari hulu yaitu produsennya untuk di berantas ” jadi perlu kolaborasi dengan pihak bea cukai dan para stake holder terkait guna kita membahas cara mencegah dan menggempur rokok ilegal ini,” tuturnya.

Plt Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini juga mengatakan kalau dihadapkan dengan masyarakat perlu diperhatikan nasib masyarakat jangan sampai merugikan mereka jika dilakukan penyitaan barang.

“Karena strategi pemasaran rokok ilegal berbeda sekarang. Dulu modelnya rokok ilegal ini dititip jadi enak kita tidak ada beban kepada pedagang kecil, Sekarang beda pedagang harus membeli dulu barang ini, baru bisa dijual,” terangnya.

Dia juga mengatakan jika dibayangkan modal para pedagang kecil cuman 500 ribu dan dilakukan penyitaan maka ini sangat merugikan terhadap rakyat kecil.

“Jadi kita harus memahami kondisi masyrakat dengan keterbatasan modal dan jangan sampai merugikan mereka, kasihan para pedagang kecil ini,” ujarnya.

“Jadi Masyarakat kecil perlu diedukasi melalui sosialisasi tentang rokok ilegal, Sosialisasi ini juga sudah dialihkan ke dinas perdagangan dan biro ekonomi untuk saat ini. Alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini adalah jika masyarakat secara terbuka menyampaikan darimana rokok ilegal berada dan produsennya berasal darimana maka tentu cepat diselesaikan permasalahan ini,” sambungnya.

  • Related Posts

    SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

    Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tertanggal 30 Desember 2025 #46

    H. Abdul Hadi Minta Pemerintah Siaga di Jalur Rawan Bencana Saat Mudik Lebaran di NTB

    Mataram, (KabarBerita) – Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan NTB II (Pulau Lombok) H. Abdul Hadi menyoroti sejumlah titik rawan bencana yang perlu mendapat perhatian di momentum arus mudik…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    DP3A Mataram Dukung Aturan Pembatasan Medsos untuk Anak, Siap Gencarkan Sosialisasi

    DP3A Mataram Dukung Aturan Pembatasan Medsos untuk Anak, Siap Gencarkan Sosialisasi

    SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

    SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

    Jamkrindo Catat Volume Penjaminan Rp 27,68 Triliun hingga Februari 2026

    Jamkrindo Catat Volume Penjaminan Rp 27,68 Triliun hingga Februari 2026

    Isu THR Fantastis DPRD Mataram Picu Polemik, PKS Minta Sekda Klarifikasi

    Isu THR Fantastis DPRD Mataram Picu Polemik, PKS Minta Sekda Klarifikasi

    Mudik Gratis Pemkot Mataram Antar 250 Perantau Pulang ke Sumbawa

    Mudik Gratis Pemkot Mataram Antar 250 Perantau Pulang ke Sumbawa

    Fraksi PKS DPRD Mataram Berbagi Bingkisan Lebaran untuk PTT dan PPPK Paruh Waktu

    Fraksi PKS DPRD Mataram Berbagi Bingkisan Lebaran untuk PTT dan PPPK Paruh Waktu