admin web
“Jangan sampai audit hanya menjadi dokumen administratif tanpa implementasi. Di sinilah komitmen pimpinan daerah diuji,” kata Iwan Slank.
Mataram (KabarBerita) — Advokat senior Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Ikhwan atau yang akrab disapa Iwan Slenk, menyatakan dukungan tegas terhadap langkah audit investigasi menyeluruh yang tengah dilakukan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Menurutnya, audit yang komprehensif dan berbasis data valid merupakan fondasi utama dalam memperbaiki tata kelola serta memperkuat akuntabilitas keuangan daerah.
Iwan mengibaratkan proses audit seperti tindakan medis yang harus diawali dengan diagnosis yang tepat sebelum menentukan langkah pengobatan. Ia menegaskan bahwa tanpa diagnosis yang akurat, kebijakan yang diambil berpotensi keliru dan tidak menyelesaikan akar persoalan.
“Seperti penyakit, kita tidak bisa langsung memberi obat tanpa mengetahui diagnosanya. Dalam konteks pemerintahan, audit adalah proses diagnosis itu. Dari sanalah kita tahu titik nol persoalan, sehingga langkah perbaikan bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam praktiknya, auditor memiliki peran penting layaknya dokter yang meresepkan tindakan berdasarkan hasil pemeriksaan.
“Jika temuannya adalah sistem yang lemah, maka treatment-nya adalah perbaikan sistem pengendalian internal (SPI). Jika ada indikasi penyimpangan, maka harus ditindaklanjuti secara hukum. Semua itu bergantung pada validitas laporan keuangan. Tanpa data yang jujur, ‘obat’ yang diberikan bisa salah sasaran,” ujarnya.
Iwan juga menekankan bahwa audit investigatif tidak semata-mata bertujuan mencari kesalahan, melainkan sebagai instrumen untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mendeteksi secara dini potensi penyimpangan, kecurangan, maupun indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Audit menyeluruh ini harus dimaknai sebagai upaya serius untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar formalitas. Pemerintah daerah perlu berani membuka seluruh data, terutama pada pos anggaran yang berisiko tinggi. Dengan begitu, investigasi bisa berjalan objektif dan menghasilkan rekomendasi yang benar-benar konstruktif,” tambahnya.
Ia juga mendorong agar hasil audit tidak berhenti pada laporan semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara konsisten oleh seluruh OPD.
“Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (RHP) harus menjadi pedoman nyata dalam pembenahan tata kelola. Jangan sampai audit hanya menjadi dokumen administratif tanpa implementasi. Di sinilah komitmen pimpinan daerah diuji,” katanya.
Menurut Iwan, dengan diagnosis audit yang akurat, pemerintah daerah akan mampu merumuskan kebijakan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia berharap momentum audit ini menjadi titik balik dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas keuangan di NTB.
“Pada akhirnya, tujuan besar kita adalah memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Audit yang jujur dan menyeluruh adalah pintu masuk menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Iwan Slenk juga menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, atas komitmennya dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah dan reformasi birokrasi di lingkup Pemprov NTB.
Menurutnya, langkah audit investigatif yang dilakukan saat ini mencerminkan keberanian dan keseriusan pimpinan daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Komitmen Gubernur NTB patut diapresiasi. Ini bukan langkah yang mudah, karena menyentuh langsung jantung birokrasi dan pengelolaan anggaran. Namun justru di situlah letak kepemimpinan yang berani—berani membuka, mengevaluasi, dan memperbaiki,” tegas Iwan.
Ia menilai, tanpa dukungan penuh dari kepala daerah, upaya pembenahan sistem keuangan sering kali berjalan setengah hati dan tidak berkelanjutan.
Lebih lanjut, Iwan berharap agar momentum ini terus dijaga dan diiringi dengan penguatan integritas aparatur sipil negara di seluruh OPD.
“Perbaikan tata kelola keuangan harus sejalan dengan perbaikan etos kerja birokrasi. Dengan kepemimpinan yang kuat dan konsisten dari Gubernur, saya optimistis Pemprov NTB bisa menjadi contoh dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya.
