Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) — Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram melaksanakan pertemuan dan diskusi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berbasis riset.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan sejumlah OPD lingkup Pemprov NTB, di antaranya BRIDA NTB,
Kepala BRIDA NTB dalam kegiatan ini diwakili oleh Koordinator Pokja Sosial dan Kependudukan, Lalu Suryadi, S.P., M.M. Dalam forum tersebut, BRIDA NTB menyampaikan pentingnya pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur NTB dan Rektor Universitas Mataram sebagai dasar kerja sama lanjutan, mengingat MoU sebelumnya telah berakhir pada tahun 2025.
Selain itu, dibahas berbagai peluang kolaborasi, antara lain riset bersama dengan pendanaan APBD maupun non-APBD, penempatan mahasiswa KKN pada Desa Berdaya, program magang mahasiswa di OPD, serta peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah melalui pendidikan formal maupun pelatihan singkat.
Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., menegaskan bahwa arah kebijakan riset daerah mengacu pada prinsip riset berbasis kebijakan (research-based policy), dengan fokus pada riset terapan yang mendukung penyusunan kebijakan pembangunan.
Secara umum, prioritas riset daerah meliputi pengembangan potensi unggulan, penanganan permasalahan pembangunan seperti kemiskinan, stunting, dan lingkungan, serta dukungan terhadap program prioritas daerah, yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia.
Pertemuan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penyusunan roadmap kolaborasi riset dan pengabdian, pembentukan tim koordinasi teknis, perpanjangan MoU antara Pemprov NTB dan Universitas Mataram, integrasi program KKN dengan Desa Berdaya, serta pengembangan pusat inovasi dan inkubasi bisnis berbasis potensi daerah.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan berbasis riset, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong pembangunan NTB yang inklusif, berkelanjutan, dan inovatif. (*)
