Kabarberita
MATARAM (KabarBerita)-Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyoroti status NTB yang masih bertahan dalam daftar 12 provinsi termiskin di Indonesia. Menurutnya, kegagalan selama ini disebabkan oleh ego sektoral atau kurangnya “orkestrasi” dalam bekerja.
”Kenapa kemiskinan kita sulit turun? Karena kita sering jalan sendiri-sendiri atau lampak mesak-mesak. Tidak ada kolaborasi yang solid. Saya minta teman-teman pendamping jangan mulai dari nol, rangkul kader Posyandu, PKH, hingga Karang Taruna yang sudah ada di lapangan,”tegas Gubernur NTB saat mengawali Safari Ramadhan melalui pertemuan bersama Pendamping Desa Berdaya di aula kantor Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Rabu (4/3/2026).
Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting. Ia menginstruksikan para pendamping untuk melakukan pendekatan personal dengan memahami kondisi warga dari pintu ke pintu (KK per KK). Strategi ini bertujuan untuk memetakan akar masalah, apakah bersumber dari hunian yang tidak layak, rendahnya pendidikan, atau masalah gizi.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa intervensi harus dibagi menjadi dua tahap: perlindungan sosial untuk memenuhi standar hidup layak, kemudian dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi. Targetnya, setiap keluarga miskin ekstrem harus mampu mencapai pendapatan minimal Rp1.250.000 per bulan.
”Sekarang logikanya dibalik. Kita punya pasar besar melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebutuhan telur kita saja masih impor 87% dari luar daerah. Ini peluang bagi warga desa untuk berdaya secara ekonomi,” tambahnya.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan peninjauan langsung dan pemberian bantuan kepada anak stunting dan warga yang tergolong kemiskinan ekstrem di Desa Barebali sebagai langkah nyata intervensi pemerintah provinsi NTB, termasuk melakukan rehab perbaikan rumah melalui BAZNAS NTB.
Sementara itu, Plt. Kepala Desa Barabali, Salbi, memaparkan tantangan besar yang dihadapi desanya dengan jumlah penduduk yang mencapai 15.519 jiwa. Ia melaporkan adanya 84 kasus stunting dan 250 KK tergolong kemiskinan ekstrim di wilayahnya dan mengusulkan pemekaran wilayah sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik.
“Kami mengusulkan pemekaran menjadi tiga desa persiapan: Barabali Timur, Barabali Barat, dan Wira Surya. Berkas saat ini sedang diverifikasi di tingkat provinsi, dan kami memohon dukungan Bapak Gubernur agar prosesnya dimudahkan,” ujarnya.(red).
Tim Redaksi
