Kabarberita
Mataram(KabarBerita) — Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perizinan Kota Mataram melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan pangan sekaligus mencegah risiko keracunan seperti yang marak terjadi di sejumlah daerah luar Nusa Tenggara Barat.
Ketua Tim Monev Perizinan, Baiq Nelly Kusumawati, menjelaskan bahwa di Kota Mataram terdapat 32 dapur MBG yang telah beroperasi dan 6 dapur lainnya masih dalam tahap persiapan. Dari jumlah tersebut, 8 dapur MBG yang aktif belum mengantongi SLHS.
“Kami bukan ingin menghambat, justru mendukung program pusat dalam mencetak generasi emas melalui program MBG. Tapi sebelum itu, kami harus memastikan dapur-dapur ini memenuhi syarat higienis agar makanan yang disajikan benar-benar aman,” tegas Nelly, Rabu (5/11).
Menurutnya, beberapa dapur yang diperiksa sebelumnya telah diberikan catatan terkait kekurangan yang harus diperbaiki agar bisa memperoleh SLHS. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, sejumlah catatan tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
“Kami tidak ingin kejadian keracunan seperti di daerah lain terjadi di NTB, khususnya di Kota Mataram. Banyak faktor bisa menjadi penyebab, mulai dari sanitasi yang buruk hingga perilaku pegawai dapur yang abai terhadap higienitas,” ujarnya.
Nelly menambahkan, hasil monitoring dan evaluasi ini akan diteruskan ke Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai otoritas pengambil keputusan.
“Kami hanya menyampaikan hasil temuan dan penyebab keterlambatan penerbitan SLHS. Soal apakah dapur MBG tersebut akan dihentikan operasionalnya atau tidak, itu menjadi kewenangan BGN,” jelasnya.
Berdasarkan hasil inspeksi Dinas Kesehatan Kota Mataram, penerbitan SLHS untuk sejumlah dapur MBG ditunda karena masih ada aspek kesehatan lingkungan, sanitasi, dan keamanan pangan yang belum memenuhi standar.
