Tim Redaksi
“Kami akan tegak lurus dengan pimpinan pusat sesuai dengan konstitusi, dan terus berjuang membesarkan partai. Apapun itu, kami tetap fokus membantu masyarakat dan terus melakukan konsolidasi di internal,” tegasnya.
Jakarta (KabarBerita) – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB di bawah Yuri Kemal Fadlullah merupakan satu-satunya kepengurusan yang sah secara hukum dan telah memperoleh pengesahan resmi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD PBB se-Indonesia di Cawang, Jakarta Timur, Rabu (29/4/2026), sebagai bentuk penguatan legitimasi kepemimpinan sekaligus konsolidasi organisasi secara nasional.
“Sudah disahkan oleh Menteri Hukum beberapa waktu yang lalu, dan sekarang ini solid dan tidak ada lagi perbedaan-perbedaan di seluruh jajaran pengurus PBB. Dan ini satu-satunya adalah pengurus DPP PBB yang sah yang telah juga diberikan legalitas oleh Pemerintah Republik Indonesia,” kata Yusril.
Dengan telah ditetapkannya kepengurusan yang sah, Yusril menekankan pentingnya kesatuan arah dan kepatuhan terhadap kepemimpinan yang memiliki legitimasi negara. Ia juga mengimbau agar dinamika internal yang sebelumnya terjadi tidak lagi berlanjut.
“Saya mengimbau kepada mereka yang dulu ada beda-beda pendapat begitu supaya menghentikan seluruh kegiatan-kegiatannya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW PBB NTB, Nadirah Al-Habsyi, menegaskan bahwa seluruh jajaran akan tegak lurus terhadap kepemimpinan pusat sebagai bentuk konsistensi terhadap Konstitusi Partai.
“Kami akan tegak lurus dengan pimpinan pusat sesuai dengan konstitusi, dan terus berjuang membesarkan partai. Apapun itu, kami tetap fokus membantu masyarakat dan terus melakukan konsolidasi di internal,” tegasnya.
Dengan demikian, PBB kini berada dalam satu garis komando yang jelas tanpa dualisme. PBB memiliki kepemimpinan yang tidak hanya solid secara internal, tetapi juga memiliki legitimasi formal dari negara sebagai dasar penguatan organisasi ke depan. (Red)
