Tim Redaksi
Mataram (KabarBerita) — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-NTB resmi dilantik secara serentak di Hotel Lombok Raya, Mataram, Sabtu (4/7).
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono.
Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir dalam sambutannya menyebut pelantikan serentak tersebut menjadi momentum bersejarah bagi PPP di NTB. Menurutnya selama empat periode berkecimpung di PPP, baru kali ini pelantikan pengurus wilayah dan kabupaten/kota dilakukan secara bersamaan.
“Ini sejarah bagi PPP NTB. Selama empat periode saya di PPP, baru pertama kali dilakukan pelantikan bersama. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda yang baik bagi kebangkitan PPP di NTB,” ujar Muzihir.
Ia mengatakan kepengurusan baru akan diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput. Target yang dipasang pada Pemilu 2029 ialah memperoleh sedikitnya satu kursi DPRD di setiap daerah pemilihan di NTB.
“Minimal satu daerah pemilihan satu anggota dewan. Itu yang akan kami perjuangkan bersama,” pungkasnya.
Muzihir mengatakan kehadiran Ketum PPP Mardiono menjadi penyemangat bagi seluruh kader dalam membesarkan partai.
Dalam kesempatan ini Muzihir juga menepis isu perpecahan yang terjadi di internal PPP NTB. Dirinya menegaskan kondisi internal PPP NTB saat ini tetap solid meski tak menampik ada riak-riak kecil dari segelintir orang.
“Yang ada hanya persoalan internal kecil yang melibatkan segelintir orang dan tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak ada perselisihan di PPP NTB,” ujarnya.
Muzihir menambahkan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan keputusan Menteri Hukum mengenai kepengurusan PPP telah memberikan kepastian hukum terhadap kepemimpinan Mardiono.
“Setelah keluarnya putusan PTUN Jakarta, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan mengenai kepengurusan partai. Kepemimpinan Pak Mardiono sudah memiliki kepastian hukum,” katanya.
Muzihir menjelaskan, secara nasional PPP telah menyelesaikan musyawarah wilayah di seluruh 38 provinsi. Sementara itu, dari sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya sekitar 10 persen atau sekitar 50 DPC yang masih menyelesaikan musyawarah cabang.
Menurutnya proses konsolidasi tersebut berlangsung tanpa gejolak berarti di sebagian besar daerah, termasuk di NTB. Karena itu, ia meminta seluruh kader tidak lagi terpengaruh oleh berbagai informasi yang dinilai tidak berdasar mengenai kondisi internal partai.
“Kami mengajak seluruh kader tetap fokus membesarkan partai dan meningkatkan perolehan kursi. Insya Allah, PPP menargetkan menjadi pemenang pada pemilu mendatang,” ujarnya. (Red)
