Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB akan mengambil tindakan tegas kepada sejumlah kader dan pengurus yang dianggap mbalelo dan bermain dua kaki di Mukhtamar X PPP <span;>yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025).
Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu arahan DPP dibawah kepemimpinan Muhammad Mardiono yang disahkan Kemenkumham sebagai kepengurusan PPP yang sah.
Wakil ketua DPRD NTB ini mamastikan ada sanksi berat kepada kader atau pun pengurus yang dianggap mbalelo atau bermain dua kaki, yakni antara mendukung Muhammad Mardiono dan Agus Supratman.
“Adapun kader yang mbalelo kemarin itu nanti kami evaluasi. Sekarang ini saya akan menunjukkan jati diri saya sebagai ketua Wilayah yang lima tahun saya sudah bersabar membimbing adik-adik ini, membimbing semua ini, tapi hari ini saya tentu atas restu dari DPP saya akan melakukan pembinaan, kalau tidak bisa dibina ya kita binasakan,” tegas ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir kepada sejumlah awak media di Mataram, Kamis (02/10).
Berdasarkan catatannya, terdapat enam DPC ditambah Sekretaris Wilayah (Sekwil) PPP NTB yang diduga membelot saat Muktamar beberapa hari lalu.
Muzihir memastikan, DPW PPP NTB akan menindak tegas pengurus maupun DPC yang masih setengah hati terhadap kepemimpinan Mardiono. Baginya, PPP tidak butuh kader yang tidak istiqomah dalam memberikan dukungan.
“Tidak boleh lagi ada yang mendua. Negara sudah mengakui, maka kita pun harus tegas,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, Muzihir menyatakan akan mengundang seluruh pengurus dan DPC untuk konsolidasi menyatukan barisan guna memastikan tidak ada lagi manuver politik di internal PPP.
“Saya akan undang semua DPC termasuk yang membelot tadi. Saya ajak mereka jangan lagi ada manuver-manuver. Mau diterima atau tidak ini kenyataan, negara sudah mengakui,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, H. Muzihir juga mamastikan bahwa tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di tubuh PPP pasca dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas yang mengesahkan kepengurusan PPP periode 2025-2030 di bawah pimpinan Muhammad Mardiono.
“Alhamdulillah pada siang hari tadi sekitar jam 11 WITA, saya mendapatkan kiriman berupa SK dan saya konfirmasi ulang ke Jakarta, apa benar ada fisiknya sudah diterima SK ini. Dijawab oleh Jakarta, benar,” kata H. Muzihir.
Sementara terkait ada pihak yang keberatan, ia menganggap hal itu sebagai bentuk dinamika politik saat ini.
“Yang jelas hari ini sudah final ya, sudah jelas, tidak ada lagi keragu-raguan, tidak ada lagi rumor yang berkembang akan dualisme atau akan ada sesuatu,” tegasnya.
Penulis : Dedy Supiandi
