Tim Redaksi
Mataram (KabarBerita) – Ketua Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Dr. Zainul Majdi menyayangkan pernyataan anggota Komisi III DPR RI Abdullah yang menyebut afiliasi organisasi pondok pesantren dan penyebutan namanya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI terkait kasus dugaan tindak kekerasan terhadap santri disalah satu Ponpes di Lombok Tengah.
Tuan guru bajang (TGB) sapaan akrab cucu pahlawan Nasional TGH Zainudin Abdul Majid itu menegaskan, bahwa penyebutan organisasi maupun namanya dalam pembahasan tindak kekerasan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, oleh karenanya, ia perlu memberikan klarifikasi agar tidak berkembang menjadi fitnah dan menimbulkan polemik yang lebih luas lagi.
“Dalam RDP Komisi III kemarin terkait kasus penganiayaan santri, seorang anggota DPR menyebut afiliasi organisasi pondok pesantren tersebut dan menyebut nama saya,” ujar TGB melalui video yang beredar dari akun pribadinya, selasa (14/7/2026).
Lebih lanjut TGB mengatakan Ponpes yang menjadi lokasi terjadinya dugaan penganiayaan tidak berada di bawah naungan organisasi yang dipimpinnya, yaitu Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), melainkan berada di bawah organisasi lain.
“Agar tidak menjadi fitnah, saya ingin menyampaikan bahwa pondok pesantren tempat terjadinya kasus penganiayaan terhadap santri itu tidak berada di bawah naungan organisasi yang saya pimpin, yaitu NWDI, tapi berada di bawah naungan organisasi lain,” jelasnya.
Walaupun demikian, TGB menilai kasus pidana yang sedang ditangani aparat penegak hukum tidak semestinya dijadikan alasan untuk menyudutkan organisasi tertentu, Ia meminta proses hukum tetap berjalan secara objektif dengan menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu yang terbukti bersalah.
“Silakan usut tuntas pidananya, hukum siapa pun yang bersalah, tetapi jangan membawa-bawa organisasi tertentu, apalagi organisasi yang telah banyak berjasa dalam meraih kemerdekaan dan mencerdaskan bangsa,” jelasnya.
Selain itu TGB juga meminta, aparat penegak hukum segera menuntaskan penanganan perkara tersebut secara cepat dan tegas agar tidak memicu spekulasi yang dapat memperkeruh situasi.
“Saya mohon para penegak hukum secara cepat dan tegas menyelesaikan masalah ini agar tidak melebar ke mana-mana. Masyarakat jangan dibiarkan berspekulasi sehingga akhirnya menimbulkan fitnah,”imbuhnya.
Mantan Gubernur NTB dua periode itu juga mengajak seluruh pihak menjaga marwah pesantren sebagai lembaga pendidikan yang aman, nyaman, dan berfungsi membentuk karakter generasi muda.
“Mari kita bekerja bersama agar pesantren-pesantren kita tetap menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi semua santri, menjadi tempat tafaqquh fiddin serta membangun karakter yang baik,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap dunia pesantren, menurutnya, kritik termasuk yang disampaikan dengan keras, harus dipandang sebagai bentuk kepedulian untuk mendorong perbaikan.
“Saya dan insyaallah seluruh kalangan pesantren berterima kasih atas semua kritik masyarakat, bahkan dalam bentuk yang sangat keras kepada pondok pesantren, Kami yakin itu lahir karena kepedulian dan rasa cinta, InsyaAllah semua itu menjadi bahan muhasabah bagi kami untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan memastikan seluruh santri mendapatkan perlindungan lahir maupun batin,” pungkas Ketua PB NWDI itu.
