Kabarberita
MATARAM (KabarBerita)-Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB resmi menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 menjadi Rp2.672.931 atau 2,72 persen. Angka ini naik sekitar Rp 70 ribu dibandingkan UMP 2025 yang berada di level Rp2.602.931.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan bahwa dirinya telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penetapan UMP 2026 berdasarkan berbagai masukan. “Alhamdulillah hari ini (Senin,red) saya telah menandatangi SK Gubernur mengenai penetapan UMP. Penetapan ini saya lakukan berdasarkan usulan,”kata Gubernur dalam jumpa pers di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Senin (22/12/2025).
Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB menegaskan, penetapan UMP dilakukan melalui mekanisme usulan dari tiga pihak. Baik dari pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah. Angka besaran UMP yang disampaikan kepihaknya, opsi yang sudah jelas. Karena opsi besaran angka UMP dibangun berdasarkan formula yang sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah sehingga pilihannya tidak banyak. Sehingga sampai pada kesimpulan menaikan UMP 2026 menjadi Rp 2.672.931 atau 2,72 persen. “Tugas kita di pemerintah provinsi hanya memasukan parameter-parameter sesuai formula yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini, hingga sampai dalam keputusan melalui diskusi panjang bersama semua pihak yang ikut membahas. Maka sampai pada kesimpulan menaikan UMP dengan kenaikan sekitar 70 ribu untuk tahun ini. UMP pada 2025 lalu yang hanya di level Rp2.602.931 maka pada tahun 2026 ditetapkan menjadi Rp 2.672.931,”terangnya.
Gubernur memberikan alasan kenapa kenaikan besaran UMP 2026 hanya naik sekitar Rp 70 ribu, karena seluruh
parameter mulai inflasi, daya beli, hingga pertumbuhan ekonomi sudah dihitung sesuai formula yang sudah disiapkan pemerintah pusat dalam menetapkan UMP. “Angka ini bukan untuk memuaskan satu pihak. Pengusaha merasa terlalu tinggi, pekerja merasa terlalu rendah. Justru di situlah keseimbangannya,”tambahnya.
Menurut Miq Iqbal, tantangan terbesar bukan pada besaran UMP, melainkan pada implementasi di lapangan. Jika belajar dari tahun-tahun sebelumnya masih banyak perusahaan yang tidak membayar upah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. “Percuma menetapkan UMP kalau tidak dijalankan. Karena itu kami memperkuat pengawasan,”tegasnya.
Oleh sebab itu, sambung Miq Iqbal, Pemprov NTB telah menambah anggaran khusus pengawasan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja. Selain pengawasan, Pemprov NTB juga menyiapkan sejumlah intervensi untuk melindungi pekerja.
Salah satunya dengan mengalokasikan dana DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, dengan estimasi anggaran sekitar Rp 13 miliar pada 2026. Kemudian disisi hulunya, pemerintah juga menyiapkan bantuan pendidikan bagi 1.000 siswa SMK tidak mampu, agar mereka bisa menyelesaikan sekolah dan terserap pasar kerja.
Miq Iqbal juga menyinggung, kondisi ekonomi NTB sempat mengalami kontraksi pada awal tahun, namun menunjukkan tren pemulihan menjelang akhir 2025. Hal ini turut memengaruhi besaran UMP yang ditetapkan. (red)
