Kabarberita
Mataram(KabarBerita)- Wakil Ketua Komisi I DPRD Mataram, HM Zaini melontarkan kritik tajam terhadap pola kerja eksekutif. Ia menilai ada upaya terselubung menyingkirkan peran legislatif dalam penyusunan anggaran. Ia pun menyebut kondisi ini sebagai bentuk “kudeta program” yang bisa melemahkan fungsi legislatif.
“Ini seperti kudeta program. Seolah-olah hanya eksekutif yang boleh memikirkan program pembangunan,” tegas Zaini, Jumat (7/11).
Menurut politisi Partai Demokrat itu, mekanisme penyusunan anggaran seharusnya dijalankan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun hingga kini, pertemuan formal antara kedua lembaga tersebut belum pernah dilakukan.
“Kita belum bertemu, belum bahas kemampuan fiskal, tapi sudah ada yang bicara soal penghematan. Ini aneh dan tidak sesuai mekanisme,” ujarnya.
Zaini menilai, pembahasan anggaran tidak boleh dilakukan sepihak. Ia mengingatkan agar semangat efisiensi tidak dijadikan alasan untuk mengebiri fungsi legislatif. “Kalau pemerintah ingin berjalan sendiri, ya untuk apa ada DPRD? Ini bukan monarki,” sindirnya.
Ia juga menyoroti kabar bahwa nilai Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan dikosongkan dalam draft awal pembahasan anggaran. Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga mengandung pesan politik yang tidak sehat.
“Pokir dikosongkan, nilainya nol. Ini seperti memotong fungsi kami dalam menyalurkan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Zaini menambahkan, kegiatan reses yang dilakukan anggota dewan merupakan instrumen resmi dalam menyerap aspirasi masyarakat. Karena itu, mengabaikan hasil reses sama saja dengan mengabaikan suara rakyat.
“Aspirasi yang kami bawa dari reses itu suara rakyat. Kalau dihapus, berarti suara masyarakat juga dihapus,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif agar pembangunan berjalan selaras.
“Kalau semua berjalan sendiri-sendiri, dampaknya pasti ke masyarakat. Selama ini Mataram bisa maju karena kita solid,” ujarnya.
Menurutnya, kerja sama yang sudah terbangun baik selama ini tidak boleh dirusak oleh ego sektoral atau kepentingan politik sesaat.
“Kalau kita mulai saling menuding, saling intip kesalahan, yang rugi masyarakat,” katanya.
Menutup pernyataannya, Zaini menegaskan pentingnya prinsip trias politika dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.
“Eksekutif dan legislatif itu dua sisi mata uang yang sama. Kalau satu dipotong, pembangunan juga pincang,” ujarnya.
Ia berharap rapat resmi antara Banggar DPRD dan TAPD Pemkot Mataram pekan depan dapat menjadi momentum untuk mengembalikan sinergi antarlembaga.
“Kita ingin kembali ke jalur dialog. Jangan sampai ego sektoral mematikan semangat membangun Kota Mataram,” pungkasnya.( Ir)
