APBD NTB 2026, Gubernur Iqbal : Harus Berdampak Nyata Bagi Masyarakat

Mataram, (KabarBerita) – Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 digunakan secara efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur dalam Rapat Paripurna pembahasan sekaligus persetujuan Raperda APBD 2026 yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (28/11).

“Saya bersyukur karena melalui proses pembahasan ini saya belajar banyak tentang harapan dan pandangan anggota dewan. Dengan pemahaman yang semakin dalam, kita harus memastikan setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Iqbal menyebut pembahasan APBD 2026 berlangsung dinamis namun tetap obyektif, konstruktif, dan terbuka. Dirinya mengapresiasi kerja keras DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menyelesaikan seluruh tahapan secara maraton ditengah keterbatasan waktu.

“Laporan dari staf, sering saya terima jam satu atau dua dini hari. Banyak yang tetap bekerja meski dalam kondisi tidak fit. Untuk itu saya berterima kasih,” tuturnya.

APBD 2026 menjadi komitmen moral dan politik eksekutif bersama DPRD, untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa prioritas pembangunan yang menjadi fokus diantaranya penguatan sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan ketahanan lingkungan.

Menanggapi catatan dan rekomendasi DPRD, Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB mengatakan bahwa langkah strategis pemerintah, termasuk efisiensi kendaraan dinas melalui penggunaan mobil listrik.

“Dengan kendaraan listrik, kita bisa menghemat sekitar 5 hingga 25 miliar rupiah per tahun dibandingkan pemeliharaan kendaraan konvensional,” tandasnya.

Selain penghematan, pemerintah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekstensifikasi sektor potensial serta percepatan inventarisasi aset. Sejumlah program strategis yang didukung pendanaan pusat juga tetap berjalan, seperti revitalisasi jalan daerah, rehabilitasi irigasi, perbaikan sekolah, dan pengembangan kampung nelayan yang ditargetkan mencapai 40 lokasi pada 2026–2027.

Terkait penanganan kebencanaan, Gubernur Iqbal menyampaikan pemerintah bergerak cepat merespons banjir di Bima dan Lombok Timur. Satu diantara langkah yang disiapkan adalah pemasangan Jembatan Bailey untuk memulihkan akses transportasi masyarakat.

“Jembatan ini hanya membutuhkan waktu tujuh hari untuk berdiri sehingga aktivitas ekonomi dan sosial bisa segera kembali berjalan,” jelasnya.

Pada akhir sambutan, Gubernur NTB mengajak masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan generasi muda NTB, turut aktif dalam pembangunan daerah.

“Pemerintah dan DPRD tidak dapat bekerja sendiri. Semangat kebersamaan seluruh masyarakat NTB adalah kunci pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (Red)

Related Posts

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tertanggal 30 Desember 2025 #36

PMI NTB Diduga Jadi Korban TPPO di Libya, Apjati NTB Angkat Bicara

Mataram, (KabarBerita) – Sebuah video lima perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) beredar luas dan viral di media sosial. Dalam vidio itu, lima PMI memohon bantuan pemerintah Indonesia agar bisa segera…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

Menebar Semangat Kebaikan, Indosat Buat Terobosan Baru di Bulan Ramadan

Menebar Semangat Kebaikan, Indosat Buat Terobosan Baru di Bulan Ramadan

PMI NTB Diduga Jadi Korban TPPO di Libya, Apjati NTB Angkat Bicara

PMI NTB Diduga Jadi Korban TPPO di Libya, Apjati NTB Angkat Bicara

Tak Perlu Tunggu Kemendagri, Dewan Dorong Pemkot Mataram Rampingkan SOTK

Tak Perlu Tunggu Kemendagri, Dewan Dorong Pemkot Mataram Rampingkan SOTK

Tunggu Arahan Pusat, Pemkot Mataram Tahan Perampingan OPD

Tunggu Arahan Pusat, Pemkot Mataram Tahan Perampingan OPD

TAPD dan DPRD Mataram Sepakati Batas Input Pokir 2027, Ditutup 17 Maret

TAPD dan DPRD Mataram Sepakati Batas Input Pokir 2027, Ditutup 17 Maret