PMI NTB Diduga Jadi Korban TPPO di Libya, Apjati NTB Angkat Bicara

Mataram, (KabarBerita) – Sebuah video lima perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) beredar luas dan viral di media sosial. Dalam vidio itu, lima PMI memohon bantuan pemerintah Indonesia agar bisa segera dipulangkan ke Tanah Air. Tiga diantaranya berasal dari Nusa Tenggara Barat.

Terlihat dalam vidio itu para PMI menyampaikan kekhawatiran mereka karena telah menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) setelah diberangkatkan dan bekerja ke Turki, namun justru dikirim ke Libya. Mereka berharap mendapat bantuan pemerintah untuk segera dipulangkan ke Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua APJATI NTB,H. Edy Sopyan menyampaikan rasa prihatin terhadap kondisi yang di alami oleh lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tiga diantaranya berasal dari NTB. Saat ini mereka berada di Libya yang dan diduga jadi korban Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO).

“Kita sangat merasa prihatin dengan kondisi mereka yang diduga menjadi korban TPPO di Libya. Yang awalnya dijanjikan untuk bekerja di turki, Namun di bawa ke Libya “, ujarnya saat di konfirmasi oleh media ini.

Lebih lanjut H. Edy menjelaskan bahwa kasus serupa kerap diremui dan sering terjadi karena mereka berangkat melalui jalur ilegal.

“Untuk mengantisipasi hal seperti ini, kita meminta kepada calon PMI, kalau mau berangkat ke luar negeri harus berangkat secara resmi melalui P3MI, jangan lewatkan jalur ilegal. Sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi”, ungkapnya Komisaris Utama PT. Cipta Rezeki Utama itu.

Selain itu, Ia meminta kepada pemerintah agar hadir untuk melindungi mereka. Dan khusunya untuk Aparat Penegak Hukum agar menangkap Calo yang memberangkatkan mereka.

“Pemerintah harus hadir untuk melindungi mereka. Dan Calo yang memberangkatkan mereka itu harus di tangkap”, tutupnya. (Red)

Related Posts

Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

“Anggaran bukan sekadar deretan angka dalam dokumen keuangan. Ia adalah cerminan arah kebijakan, keberanian menetapkan prioritas, sekaligus ukuran kesungguhan pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.”   Ada hal yang menarik…

Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

Mataram (KabarBerita) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi NTB dengan agenda penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak

BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak