Tim Redaksi
MATARAM (KabarBerita) –Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB, Dr. Zamroni Aziz, mendorong seluruh instansi lintas sektor untuk bersama-sama memperkuat edukasi, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan lingkungan pendidikan dan pondok pesantren (ponpes) di Nusa Tenggara Barat.
Menurut Zamroni sapaan Kakanwil Kemenag NTB, pesantren merupakan aset bersama yang memiliki peran penting dalam mencetak generasi bangsa, sehingga seluruh pihak perlu mengambil tanggung jawab dalam mendukung keberadaannya.
“Tidak usah saling menyalahkan, tapi bagaimana kita bisa berbuat maksimal untuk anak-anak bangsa dan pondok pesantren, karena ponpes milik kita dan tanggung jawab bersama” ujar Zamroni saat ditemui diruang kerjanya pada, Senin (8/6/2026).
Sebagai bentuk realisasinya, Kanwil Kemenag NTB akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga dan organisasi perangkat daerah untuk membangun sistem pengawasan dan pembinaan yang lebih terpadu. Instansi yang dilibatkan antara lain Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial DP3A, Dinas Kesehatan, rumah sakit, hingga kepolisian.
“InsyaAllah kami dalam waktu dekat, yaitu hari Rabu (10/6) lusa, kami akan berkoordinasi dengan LPA, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan rumah sakit,” terangnya.
Selain itu, Kanwil Kemenag NTB juga akan melibatkan forum pondok pesantren dari seluruh kabupaten/kota di NTB untuk turut serta dalam pembentukan Satuan Tugas (Satgas) bersama, yang bertujuan memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan pesantren.
“Kami rencananya akan mengumpulkan termasuk dari Polda, dan kami mengundang forum-forum ponpes kabupaten/kota untuk kami buat satuan tugas bersama,” ungkapnya.
Zamroni menjelaskan, Satgas tersebut nantinya akan merumuskan berbagai langkah strategis yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat baik dilingkungan Ponpes maupun Sekolah. Dan Hasil rumusan itu juga akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk regulasi.
“Kami juga akan rumuskan apa saja yang akan kami lakukan dan tentu kami sosialisasi, serta akan meminta SK (Surat Keputusan,red) dari Gubernur NTB selaku pemerintah daerah,” katanya.
Ia juga menyebut jika pengawasan terhadap pesantren tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, tetapi juga seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan pesantren dapat berkembang dengan baik sekaligus memberikan perlindungan maksimal kepada para santri.
“Semua sebenarnya kita bertanggung jawab. Dan harapan kita kedepan dengan adanya pengawasan, Sekolah dan Ponpes semakin baik,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram Joko Jumadi mengatakan bahwa akan ada pertemuan yang akan dilakukan oleh Kemenag NTB, LPA, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial DP3A guna membahas permasalahan yang dialami lingkungan pendidikan saat ini. Dan untuk perumusannya sendiri akan diadakan rabu mendatang.
“Kita mau diskusi hari ini, dengan Kadis Sosial DP3A, Kadis Pendidikan dan Kanwil Kemenag NTB untuk menentukan langkah apa yang akan kita lakukan yang integratif, sistematik, ditingkat Provinsi tidak lagi berbicara ini kemenag, ini Pemda, supaya ini kolaborasi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri,” ujar saat dihubungi terpisah melalui saluran telepon.
Selain itu Joko sapaan akrabnya menyebut saat ini, sistem yang dilakukan masih dalam kategori lingkup instansi pribadi dan belum terintegrasi. dan kolaborasi itu yang akan direncanakan guna menyelsaikan masalah.
“Kita kerja masih sendiri-sendiri, Dinas Pendidikan kerja sendiri, Dinas Sosial kerja sendiri, Kemenag kerja sendiri nah ini yang perlu kita rajut untuk menjadi sistem,”ungkapnya.
Ia juga menjelaskan sebelum perumusan pada rabu mendatang, hari ini akan diawali dengan diskusi dari tiga instansi yang menjadi pemangku kebijakan dunia pendidikan dan permasalahan sosial di NTB.
“Hari ini saya minta ketemu dengan tiga instansi yakni, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Kemenag, untuk bertemu untuk merumuskan satu satgas, jadi ketika ada satu case muncul dilingkungan pendidikan satgas ini yang menangani,” pungkasnya. (Wira/red).
