Tim Redaksi
Mataram(KabarBerita)– Ketimpangan penyebaran siswa mulai mengancam keberlangsungan sekolah negeri di Kota Mataram. Salah satunya SMP Negeri 18 Mataram yang dikabarkan hanya memperoleh 13 siswa baru dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini.
Jumlah tersebut jauh di bawah standar minimal 32 siswa yang menjadi salah satu acuan dalam pengelolaan sekolah. Kondisi ini berpotensi berdampak langsung terhadap besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima.
Tak hanya sekolah, minimnya jumlah siswa juga bisa berimbas pada guru. Jumlah siswa yang sedikit akan membuat jam mengajar tidak terpenuhi, termasuk bagi guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, M Yusuf, belum bisa memastikan kondisi SMPN 18 Mataram karena masih menunggu data resmi hasil SPMB.
“Belum, cari data ini. Makanya tunggu kita rapat lagi,” kata Yusuf saat ditemui seusai rapat dikantor Wali Kota Mataram, Kamis (23/7).
Namun, ia mengakui persoalan jumlah siswa menjadi hal yang harus segera dipikirkan. Menurutnya, standar minimal jumlah siswa yang menjadi dasar penghitungan saat ini berada di angka 32 siswa.
“Standarnya paling rendah 32,” tegasnya.
Jika jumlah siswa hanya 13 orang, selisihnya sangat jauh dari standar tersebut. Dampaknya bukan hanya pada pembiayaan operasional sekolah, tetapi juga pada efisiensi tenaga pendidik.
“Makanya kita perlu pikirkan efisiensi tenaga juga,” ujarnya.
Persoalan lain yang tak kalah serius adalah nasib guru bersertifikasi. Dengan jumlah siswa yang minim, pemenuhan jam mengajar guru berpotensi tidak tercapai.
“Ya nggak bisa dibayar dia,” kata Yusuf saat ditanya mengenai kemungkinan tunjangan bagi guru yang tidak memenuhi beban mengajar.
Meski opsi penggabungan dengan sekolah lain sempat mencuat, Dinas Pendidikan Kota Mataram belum mengambil keputusan. Wacana SMPN 18 Mataram digabung dengan SMPN 3 Mataram masih sebatas pembahasan.
“Bukan di-merge. Mungkin nanti langkahnya seperti apa kita perlu koordinasi dengan pusat juga, apakah masih bisa dilanjutkan atau seperti apa,” jelasnya.
Di tengah ancaman kekurangan siswa, muncul pula wacana menjadikan SMPN 18 Mataram sebagai sekolah unggulan. Namun, konsep dan bidang keunggulannya masih dirumuskan oleh tim ahli.
“Kan ada wacana mau jadi sekolah unggulan. Unggulannya di bidang apa, kita belum tahu juga dari tim ahli,” ujarnya.
Dengan hanya 13 siswa baru, SMPN 18 Mataram kini berada di persimpangan. Pemerintah Kota Mataram harus segera menentukan arah kebijakan, apakah sekolah tetap dipertahankan dengan konsep baru, ditata ulang, atau dilakukan langkah lain untuk mengatasi ketimpangan jumlah siswa.
Masalah ini sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah daerah bahwa pemerataan siswa di sekolah negeri belum sepenuhnya berjalan.
