Tim Redaksi
Mataram(KabarBerita)– Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Baiq Mirdiati, mendesak para pemegang saham PT Air Minum Giri Menang (AMGM) segera menunjuk direktur utama definitif untuk menggantikan Sudirman yang kini tersandung kasus hukum dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Mirdiati, langkah tersebut tidak bisa ditunda. Pasalnya, PT AMGM memiliki peran vital dalam memastikan pelayanan air bersih bagi masyarakat, khususnya warga Kota Mataram dan Lombok Barat.
“Saya menyarankan agar pemilik saham segera menunjuk direktur definitif baru untuk menggantikan H. Sudirman yang telah ditahan oleh KPK,” kata Baiq Mirdiati.
Ia menilai, penunjukan pimpinan baru menjadi kebutuhan mendesak agar roda manajerial perusahaan tetap berjalan. Terlebih, ruang kerja Direktur Utama PT AMGM telah disegel KPK dalam rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret Sudirman.
“Langkah cepat ini sangat mendesak dilakukan agar fungsi manajerial organisasi tetap berjalan dan pelayanan air bersih untuk masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Mirdiati menegaskan, pelayanan air bersih menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, persoalan hukum yang menjerat pimpinan perusahaan tidak boleh sampai berdampak pada operasional teknis maupun pelayanan kepada pelanggan.
Selain menjaga kesinambungan pelayanan, menurutnya, keberadaan direktur definitif juga penting untuk memastikan keputusan-keputusan strategis perusahaan serta administrasi internal memiliki kepastian hukum.
“Kehadiran pemimpin baru diperlukan agar keputusan-keputusan strategis perusahaan dan administrasi internal PT AMGM tetap memiliki kepastian hukum setelah ruang kerja Direktur Utama disegel oleh KPK,” tegasnya.
Desakan tersebut muncul setelah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Direktur Utama PT AMGM Sudirman ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi.
Keduanya terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan di wilayah Lombok. Dalam perkara tersebut, KPK mengusut dugaan praktik korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pengaturan proyek.
Dengan proses hukum yang kini berjalan, Mirdiati berharap pemegang saham segera mengambil langkah konkret untuk memastikan keberlangsungan kepemimpinan di tubuh PT AMGM.
Menurutnya, proses hukum terhadap direktur utama saat ini tidak boleh mengganggu pelayanan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Pelayanan air bersih menyangkut hajat hidup orang banyak. Operasional teknis di lapangan tidak boleh terhenti hanya karena persoalan hukum yang sedang dihadapi pimpinan perusahaan,” pungkasnya.
