Tim Redaksi
MATARAM (KabarBerita) – Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Lalu Hadrian Irfani bagikan bantuan beasiswa kepada 587 siswa/siswi melalui Program Indonesia Pintar (PIP), bertempat dihalaman SMPN 10 Mataram pada, Jumat (5/6/2026).
Miq Ari sapaan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB NTB mengatakan, beasiswa PIP merupakan Program Prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang peruntukannya untuk siswa kurang mampu guna memenuhi kebutuhan dasar sekolah, seperti buku, sepatu dan lainnya.
“Jadi ini kami bagikan bantuan Beasiswa PIP di SMPN 10 Mataram, ke 587 siswa, untuk kelas 7 dan 8, sedangkan kelas 9 sudah menerima lebih dulu, moga-moga ini bermanfaat untuk siswa kita yang ada disini” ujar Miq Ari saat ditemui awak media dilokasi acara.
Selain penyaluran beasiswa PIP, legislator Senayan itu juga mengatakan jika wajib belajar 13 tahun menjadi rencana besar Pemerintah yang akan dijalankan ditahun ajaran baru, guna meningkatkan pendidikan di NTB, dimana jenjang TK/PAUD 1 tahun, SD sederajat 6 tahun, SMP sederajat 3 tahun serta SMA sederajat 3 tahun.
“Sekarang masih wajib belajar 9 tahun, dan Insya Allah mulai tahun ajaran baru ini jadi 13 tahun, jadi dihitung dari pra sampai ke SMA sederajat,” katanya.
Lebih lanjut Miq Ari mengatakan rencana 13 tahun belajar ini nantinya akan ditanggung Pemerintah, dan bersifat gratis untuk para siswa, untuk sementara Sekolah negeri yang akan dijadikan sebagai contoh, sedangkan sekolah swasta akan disesuaikan dan bisa digratiskan, tergantung regulasi karena mengacu pada peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3 tahun 2025
“Kita usahakan swasta juga gratis, karena untuk menjalankan amanah MK nomor 3 tahun 2025,” ucapnya.
Untuk diketahui pada dasarnya hanya sekolah negeri yang akan digratiskan akan tetapi kelompok afliasi atau koalisi tertentu menggugat ke MK. Dan MK mengabulkan bahwa sekolah-sekolah swasta juga diberikan operasional oleh pemerintah agar mereka bebas SPP.
“Ini sekarang kami hitung di Komisi X bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, sekolah-sekolah swasta mana saja yang SPP-nya bisa ditanggung oleh pemerintah. Karena kondisinya sekarang tidak semua sekolah swasta yang bisa gratis,” jelasnya.
Selain itu Ketua DPW PKB itu menegaskan jika sekolah negeri akan digratiskan untuk program wajib belajar 13 tahun, sedangkan swasta akan disesuaikan tergantung anggaran yang tersedia di Pemerintah Pusat.
“Yang bisa gratis, tidak semua. Tetapi kalau negeri semua harus gratis. Karena pemerintah sudah mempersiapkan anggarannya,” pungkasnya. (Wira/red).
