Tim Redaksi
Mataram(KabarBerita)– Dinas Pendidikan Kota Mataram menegaskan komitmennya menjalankan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Lalu Martawang, mengatakan seluruh petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan SPMB telah rampung disusun dan mulai disosialisasikan kepada sekolah-sekolah SD dan SMP negeri di Kota Mataram.
Menurutnya, prinsip utama yang dipegang dalam pelaksanaan SPMB tahun ini adalah integritas, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas sebagaimana menjadi perhatian KPK dalam pengawasan sektor pendidikan.
”Kami memastikan seluruh persiapan dilakukan lebih awal agar potensi miskomunikasi maupun misinformasi dapat diminimalkan. Yang terpenting, pedoman ini disusun dengan memperhatikan arahan KPK terkait pencegahan dalam layanan publik,” ujarnya.
Martawang mengungkapkan, pedoman SPMB 2026 Kota Mataram telah dipresentasikan di hadapan tim KPK bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena itu, seluruh sekolah diwajibkan menjalankan mekanisme penerimaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Untuk menjamin keterbukaan informasi, proses penerimaan akan dilakukan melalui sistem online dan offline. Seluruh jalur penerimaan, termasuk jalur domisili dan prestasi, harus dilaksanakan sesuai kuota dan persentase yang telah ditentukan.
Sebagai bentuk penguatan transparansi, Dinas Pendidikan juga mewajibkan setiap sekolah menyediakan help desk atau meja layanan informasi selama pelaksanaan SPMB. Petugas yang ditempatkan di lokasi tersebut akan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait prosedur, persyaratan, hingga tahapan pendaftaran.
Selain itu, sekolah juga diminta memasang spanduk dan media informasi yang memuat alur pelaksanaan SPMB secara terbuka sehingga dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.
”Kami ingin masyarakat memperoleh informasi yang jelas. Jangan sampai ada yang bingung atau mendapatkan informasi yang tidak benar terkait proses penerimaan siswa baru,” katanya.
Martawang juga mengajak masyarakat untuk ikut mendukung pelaksanaan SPMB dengan mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan. Menurutnya, kepatuhan terhadap pedoman menjadi kunci agar proses penerimaan berjalan adil bagi seluruh calon peserta didik.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan akan menggandeng camat, lurah, kepala lingkungan hingga ketua RT untuk mendata anak-anak usia sekolah di Kota Mataram. Langkah ini dilakukan guna memastikan tidak ada anak yang kehilangan akses pendidikan akibat tidak terdata atau tidak mengikuti proses pendaftaran.
”Kita ingin memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan haknya untuk bersekolah. Karena itu, mari sama-sama mematuhi pedoman SPMB yang telah disusun sesuai arahan KPK. Jika semua pihak taat aturan, proses penerimaan akan berjalan lebih baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
