
Mataram(KabarBerita)– Kota Mataram menjadi titik awal perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyebarkan semangat antikorupsi ke berbagai daerah di Indonesia Timur. Melalui program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026, KPK mengajak pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, hingga warga untuk bersama-sama menanamkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Mengusung tema “Dari Timur untuk Indonesia Berintegritas”, pembukaan JNBA 2026 digelar di Pendopo Wali Kota Mataram, Jumat (12/6). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan, JNBA bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi pencegahan korupsi melalui pendidikan dan pelibatan masyarakat secara luas.
“Tahun ini Jelajah Negeri kita mulai dari Indonesia Timur, tepatnya di Nusa Tenggara Barat. Tanamkan nilai integritas sejak dini dan rawat terus hingga nanti,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Menurut Ibnu, korupsi tidak selalu hadir dalam bentuk kasus besar. Berbagai perilaku yang melanggar integritas dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi pintu masuk munculnya budaya koruptif yang harus dicegah sejak awal.
Karena itu, KPK terus mendorong pendidikan sebagai instrumen utama dalam membangun karakter antikorupsi. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian, dan keadilan dinilai perlu diperkenalkan sejak usia dini agar menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat.
“Kami datang ke Mataram dalam rangka JNBA. Melalui jalur pendidikan dan pencegahan, KPK ingin mengajak seluruh masyarakat melakukan tindakan-tindakan antikorupsi,” katanya.
Ia menekankan bahwa upaya membangun budaya antikorupsi tidak bisa dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Keberhasilan pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Untuk itu, KPK mendorong pemanfaatan berbagai ruang publik sebagai sarana edukasi integritas. Pesan-pesan antikorupsi dinilai perlu hadir lebih dekat di tengah masyarakat melalui berbagai media komunikasi yang mudah diakses.
“Apalagi aparat dan masyarakat harus bekerja bersama untuk menghilangkan perilaku koruptif, saling mendukung dan saling mengingatkan. Pesan-pesan tersebut bisa disampaikan melalui berbagai ruang publik seperti pertemuan, videotron, baliho maupun media edukasi lainnya,” jelasnya.
Tak hanya melalui pendidikan formal, KPK juga berupaya memperkuat kampanye antikorupsi melalui pendekatan keagamaan. Menurut Ibnu, nilai-nilai integritas sejatinya sejalan dengan ajaran seluruh agama yang menolak tindakan curang dan ketidakadilan.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan JNBA, KPK bahkan berencana menghadirkan khotbah Jumat bertema antikorupsi untuk memperluas penyebaran pesan moral kepada masyarakat.
“Nanti insya Allah akan diselenggarakan khotbah Jumat bertema antikorupsi, karena perbuatan korupsi di agama mana pun dan di daerah mana pun pasti tidak dibenarkan,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menyambut baik dipilihnya Kota Mataram sebagai lokasi pembuka JNBA 2026 untuk kawasan Indonesia Timur. Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat budaya integritas.“Ini menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kota Mataram dan masyarakat karena kegiatan ini dimulai dari Kota Mataram untuk Indonesia Timur. Ini merupakan rangkaian kegiatan KPK dalam memberikan penguatan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Mohan menilai pelibatan masyarakat dalam program JNBA menjadi pesan penting bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya urusan pemerintah atau aparat penegak hukum. Upaya pencegahan harus tumbuh dari kesadaran kolektif seluruh lapisan masyarakat.
“Ini menjadi komitmen bersama bagi kami. Keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya pejabat pemerintah,” katanya.
Melalui JNBA 2026 yang dimulai dari Mataram, KPK berharap gerakan antikorupsi tidak hanya menjadi slogan, tetapi berkembang menjadi budaya yang hidup di tengah masyarakat. Dari Indonesia Timur, semangat membangun negeri yang berintegritas diharapkan menyebar ke seluruh penjuru tanah air.






