Tim Redaksi
Mataram(KabarBerita)– Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Hj Istiningsih mendorong Pemerintah Kota Mataram segera mengimplementasikan pendidikan antikorupsi secara nyata di sekolah-sekolah. Menurutnya, penanaman nilai integritas tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi, tetapi harus menjadi bagian dari proses pembelajaran sejak usia dini.
Dukungan tersebut disampaikan Istiningsih saat hadir dalam rangkaian kegiatan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Mataram.
Istiningsih menilai pendidikan antikorupsi harus mulai diterapkan sejak jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Mataram. Langkah itu penting agar nilai kejujuran dan integritas benar-benar tertanam dalam karakter anak sejak dini.
“Kita harus menanamkan kepada anak didik bagaimana sikap antikorupsi ini benar-benar bisa tertanam dalam diri anak-anak kita,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau sosialisasi sesaat. Materi tentang kejujuran, tanggung jawab, serta keberanian menolak sesuatu yang bukan haknya harus menjadi bagian dari pembelajaran di ruang kelas.
“Harus bisa ditanamkan sikap jujur dan berani menolak sesuatu yang memang bukan haknya. Jangan sampai mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya,” tegas politisi PKS tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam membentuk budaya integritas. Karena itu, nilai kejujuran harus diterapkan dalam seluruh aktivitas pendidikan, termasuk dalam proses penilaian akademik.
Istiningsih secara khusus menyoroti praktik mark up nilai rapor yang menurutnya masih kerap ditemukan di dunia pendidikan. Ia menilai praktik tersebut bertentangan dengan semangat pendidikan karakter dan justru mengajarkan ketidakjujuran kepada peserta didik.
“Mark up nilai rapor yang selama ini kerap dilakukan harus dihentikan. Anak-anak tidak akan bisa berkembang dengan baik ketika ada manipulasi nilai dan lain sebagainya,” katanya.
Menurutnya, manipulasi nilai berpotensi merugikan siswa yang memiliki kemampuan akademik dan prestasi yang sesungguhnya. Akibatnya, peserta didik yang layak mendapatkan apresiasi bisa tersisihkan oleh siswa yang memperoleh nilai melalui cara-cara yang tidak semestinya.
“Anak-anak yang benar-benar berprestasi dan punya kemampuan akademis bisa tersisihkan oleh anak-anak yang nilainya didongkrak. Itu sama artinya kita tidak menanamkan nilai kejujuran,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi memang menjadi salah satu strategi utama dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. KPK, kata dia, telah membangun komitmen bersama berbagai kementerian untuk memasukkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam sistem pendidikan nasional.
“Pendidikan antikorupsi itu dimulai sejak dini. Kita sudah melakukan komitmen bersama dengan berbagai kementerian untuk memasukkan pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan,” jelasnya.
Ibnu menerangkan, pendidikan antikorupsi tidak akan menjadi mata pelajaran tersendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran yang sudah ada, seperti pendidikan agama, Pendidikan Pancasila, dan pembelajaran karakter lainnya.
“Ini sifatnya sisipan dalam berbagai mata pelajaran. Tujuannya membangun generasi yang memiliki integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya,” pungkasnya.
